Bali

Reses DPRD Denpasar: Warga Soroti Dugaan WNA Tinggal di Kos Tanpa Lapor, Infrastruktur hingga Silpa Rp644,7 Miliar

DENPASAR, Batavia News – Sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Denpasar mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD Kota Denpasar, Jumat (10/7/2026). Mulai dari dugaan keberadaan warga negara asing (WNA) yang tinggal di rumah kos tanpa melapor, kerusakan infrastruktur, persoalan sampah, hingga kebutuhan lapangan kerja menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga.

Anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi PSI-NasDem, Anak Agung Putu Gede Anugerah Mertha, mengungkapkan masyarakat menaruh perhatian terhadap keberadaan sejumlah WNA yang diduga menetap cukup lama di kawasan permukiman.

Menurutnya, warga menduga masih ada WNA yang tinggal di rumah kos tanpa melapor kepada kepala lingkungan serta belum jelas legalitas izin tinggalnya. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian instansi terkait agar administrasi kependudukan dan pengawasan orang asing berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, masyarakat di Denpasar Selatan juga mengusulkan penambahan program beasiswa, perluasan peluang kerja bagi generasi muda, perbaikan jalan dan trotoar yang rusak, perbaikan lampu penerangan jalan, dukungan bagi warga yang ingin menjadi pramuwisata, hingga percepatan layanan pengangkutan sampah.

Di wilayah Denpasar Barat, aspirasi warga didominasi permintaan perbaikan sarana jalan serta pemindahan tiang jaringan utilitas yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan Jalan Gunung Kalimutu.

Sementara itu, di Denpasar Utara masyarakat meminta penataan kawasan Pura Taman Beji di Desa Ubung, penanganan titik-titik pembuangan sampah liar, serta perbaikan lampu penerangan jalan umum.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Denpasar, I Wayan Suwirya, menyampaikan warga berharap area bermain layang-layang tradisional di Pantai Mertasari tetap dipertahankan sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan perbaikan drainase, jalan, penerangan jalan, jembatan penyeberangan, peningkatan patroli keamanan di kawasan Taman Pancing, hingga pembangunan trotoar di sepanjang Jalan Antasura.

Aspirasi serupa juga disampaikan anggota Fraksi PDIP, I Ketut Budha. Menurutnya, warga meminta peningkatan fasilitas umum, pemasangan CCTV di kawasan Taman Pancing, pengaspalan Jalan Intaran, perbaikan Jalan Danau Tondano sepanjang sekitar tiga kilometer, serta pembenahan Jalan Pulau Saelus.

Dalam rapat yang sama, Ketua Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Kota Denpasar, I Ketut Suteja Kumara, menyampaikan laporan hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025.

Pansus menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp644,7 miliar. Meski demikian, DPRD memberikan apresiasi atas realisasi pendapatan daerah yang melampaui target, yakni dari target Rp3,389 triliun berhasil terealisasi sebesar Rp3,562 triliun.

Melalui 11 rekomendasi yang disampaikan, Pansus VII juga mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan efektivitas program yang belum tercapai, optimalisasi pembangunan lampu penerangan jalan umum, penertiban reklame, hingga peningkatan kualitas sarana pendidikan agar layanan pendidikan di Kota Denpasar semakin merata dan berdaya saing***

Related posts

Pembangunan Tower di Bongancina Terancam Batal, PBG Belum Terbit dan Persetujuan Warga Belum Lengkap

egi murad

Kejari Tabanan Geledah Dinkes, Pengelolaan Anggaran BBM dan Konsumsi 2023–2025 Diselidiki

egi murad

HUT ke-34 LPD Desa Adat Bedha Diramaikan Parade Seni Budaya, Perkuat Harmoni dan Lestarikan Tradisi Bali

egi murad