Hukum

KPK: TNI Telah Periksa Prajurit Aktif yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi BNPB

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah melakukan pemeriksaan terhadap prajurit aktif yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah KPK menyampaikan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus yang berkaitan dengan pengelolaan dana penanganan bencana tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya telah menerima informasi bahwa Puspom TNI menindaklanjuti laporan yang disampaikan lembaga antirasuah itu.

“Kami mendapatkan informasi soal itu bahwa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.

Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut TNI atas surat yang sebelumnya dikirimkan KPK kepada Panglima TNI.

KPK berharap proses penanganan dugaan keterlibatan personel militer dapat berjalan secara progresif sesuai kewenangan masing-masing institusi.

Kami meyakini kawan-kawan di Puspom TNI juga secara progresif menindaklanjuti apa yang KPK sampaikan dalam surat tersebut,” ujarnya.

Berawal dari OTT di Lingkungan BNPB

Kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 orang diamankan.

Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Salah satu tersangka berinisial BS, yang diketahui merupakan adik dari seorang Letnan Jenderal TNI berinisial S. Saat OTT berlangsung, S menjabat sebagai Kepala BNPB. BS sendiri diketahui pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif menduduki jabatan tersebut.

Empat tersangka lainnya terdiri atas GPS, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; RE, Tenaga Ahli Kepala BNPB; GP, Direktur PT Trans Lintas Selaras; serta SNG dari pihak swasta.

KPK Sita Barang Bukti Rp5,47 Miliar

Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga mengamankan barang bukti dengan nilai mencapai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026.

Barang bukti tersebut meliputi uang tunai sebesar 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, dan Rp3,35 miliar.

Selain uang tunai, penyidik menyita 56 keping emas dengan berat keseluruhan 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto yang diperkirakan bernilai Rp1,10 miliar.

KPK juga telah melakukan penggeledahan di ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut untuk mengumpulkan bukti tambahan.

Terkait dugaan keterlibatan unsur TNI, KPK sebelumnya telah menyampaikan informasi mengenai peran Letjen TNI berinisial S kepada Puspom TNI.

Selanjutnya, pada 20 Oktober 2026, KPK secara resmi mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan oleh Puspom TNI menjadi bagian dari perkembangan penanganan perkara yang kini turut mendapat perhatian terkait dugaan keterlibatan personel militer.***

Related posts

Kuasa Hukum OLH Desak Kapolda Metro Jaya Gelar Perkara Khusus Tiga Laporan Dugaan Pelanggaran terhadap Anak

egi murad

Roy Suryo dan Dokter Tifa Kompak Minta Jokowi Hadir di Persidangan Kasus Ijazah

egi murad

Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»