Nasional

AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, Serahkan kepada Prabowo

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya.

Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon wakil presiden pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto. Sikap tersebut, menurut AHY, merupakan bentuk penghormatan terhadap mekanisme konstitusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pernyataan itu disampaikan AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

AHY menjelaskan, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua kandidat yang diusulkan oleh presiden.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY.

Ia menambahkan, keputusan tersebut telah mempertimbangkan aturan internal partai dan dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 RI.

AHY Minta Semua Pihak Menjaga Situasi Politik

Di tengah dinamika politik terkait pengunduran diri Gibran, AHY mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga ketenangan dan tidak mendahului proses konstitusional yang sedang berjalan.

Menurutnya, perubahan dalam struktur kepemimpinan nasional tidak boleh sampai menghambat jalannya pemerintahan maupun program pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujarnya.

AHY menilai seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden harus berjalan sesuai ketentuan hukum, sehingga tidak menimbulkan polemik yang berlebihan di tengah masyarakat.

MPR Miliki Waktu 60 Hari

Sementara itu, proses pengisian jabatan wakil presiden mulai bergulir setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR RI.

Penyerahan surat tersebut berlangsung dalam pertemuan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah wakil ketua MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan itu berlangsung sekitar 20 menit.

Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden setelah pengunduran diri tersebut.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto diberikan waktu maksimal 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama kandidat calon wakil presiden pengganti Gibran.

Dengan demikian, tahapan selanjutnya berada pada kewenangan Presiden dan MPR sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi.***

Related posts

Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Fokus Jalani Pengobatan Jantung

egi murad

Yusril: Prabowo Punya Waktu 14 Hari Ajukan Dua Nama Calon Wakil Presiden ke MPR

egi murad

Prabowo Ucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 H, Terima Laporan Haji dan Bahas Pengembangan SDM

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»