HukumUncategorized

KPK Disebut Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit Cs, Begini Responsnya

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendukung langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama tiga orang lainnya.

Dukungan tersebut disampaikan setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa KPK termasuk salah satu lembaga yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di lingkungan Polri.

“KPK tentu menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026), sebagaimana dikutip Antara.

Budi menjelaskan, dukungan KPK didasarkan pada dugaan bahwa penyadapan terhadap sejumlah pihak di lingkungan lembaga antirasuah tersebut tidak berkaitan dengan kebutuhan pengusutan perkara hukum.

Menurutnya, pihak yang menjadi sasaran penyadapan tidak serta-merta dapat dianggap sebagai orang yang terlibat dalam suatu kasus.

“Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara, tetapi karena memang posisinya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan,” jelasnya.

Meski demikian, KPK mengaku belum memperoleh informasi resmi dari Polri mengenai identitas pimpinan maupun pegawai yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Budi berharap Polri dapat menyampaikan perkembangan penyidikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga persoalan tersebut dapat diketahui secara jelas.

Ia menegaskan, penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan Polri. KPK akan menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan.

Empat Tersangka Telah Ditetapkan

Sebelumnya, Polri pada 3 dan 5 November 2026 mengumumkan penetapan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Keempat tersangka tersebut masing-masing mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol AS, widyaiswara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Pol EH, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Pol SU.

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah menjalani penahanan. Sementara SU belum ditahan karena dilaporkan mengalami sakit pascastroke.

Perkembangan lainnya terjadi pada 10 November 2026. Polri menggelar sidang etik terhadap AS dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi kepolisian.

KPK Masuk Daftar Sasaran Penyadapan

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan cakupan pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Sasaran tersebut disebut meliputi Presiden RI, lingkungan Istana Kepresidenan, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintahan, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis hingga mahasiswa.

“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan,” kata Suyudi dalam rapat tersebut.

Pengungkapan ini menambah perhatian publik terhadap perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat dan mantan pejabat kepolisian.

Polri kini memiliki tanggung jawab untuk mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara, termasuk motif, mekanisme penyadapan, pihak yang terlibat, serta pihak-pihak yang menjadi sasaran.***

Related posts

Siram Hakim PN Pati, Supriyono alias Botok Dilaporkan ke Polda Jateng dan MA

egi murad

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dicegah ke Luar Negeri, Imigrasi Berlakukan Pencegahan 20 Hari

egi murad

KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP soal PKPU Pencalonan Pilpres 2024, DPR Minta Dugaan Pelanggaran Diusut

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»