JAKARTA, BATAVIA NEWS – Partai Gerindra menghormati sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem terkait kemungkinan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat mengatakan setiap partai politik memiliki hak menentukan sikap, termasuk memilih berada di dalam pemerintahan maupun mengambil posisi sebagai penyeimbang.
“Ya Gerindra menghormati sikap dan pilihan politik setiap partai-partai politik, apakah mau bergabung dengan pemerintahan atau menjadi penyeimbang,” kata Sugiat saat dihubungi, Jumat (18/9/2026).
Menurut Sugiat, perbedaan pilihan politik bukan persoalan selama seluruh pihak tetap menempatkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat sebagai tujuan utama.
“Jadi prinsipnya Gerindra menghormati pilihan atau sikap politik kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan dari NasDem,” ujarnya.
NasDem Tak Merasa Berhak Masuk Kabinet
Sugiat juga menanggapi sikap NasDem yang sebelumnya menyatakan tidak merasa berhak mendapatkan posisi di kabinet Prabowo karena tidak ikut berkeringat dalam Pilpres 2024.
Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan pandangan Prabowo mengenai pentingnya persatuan setelah kontestasi politik berakhir.
Menurut Sugiat, Prabowo memiliki pandangan bahwa persaingan dalam pemilu seharusnya tidak menghilangkan kesempatan bagi seluruh elemen bangsa untuk memberikan kontribusi setelah kontestasi selesai.
“Pak Prabowo kalau dalam konteks kontestasi dia sudah sangat matang, sudah sangat tuntas bahwa ya pada saat kontestasi-kontestasi, pada saat sudah selesai kontestasi, mari bersama-sama dengan pilihan politiknya masing-masing untuk katakanlah memberikan sumbangsih terbaik kepada bangsa,” tuturnya.
Gerindra Sebut Kritik Tetap Dibutuhkan
Sementara itu, terkait keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, Sugiat menilai keberadaan pihak yang memberikan kritik dan evaluasi tetap dibutuhkan dalam sistem demokrasi.
Ia mengatakan masukan dari luar pemerintahan yang objektif dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus memperkaya pemerintah dalam mencari solusi.
“Ya bagi kita, kalau Pak Prabowo kan mengatakan dalam ranah demokrasi yang sehat, ya perlu pasti kritik, masukan, apa ya? Katakanlah evaluasi dari luar pemerintahan yang secara objektif,” katanya.
Sugiat menambahkan, Prabowo juga beberapa kali menyampaikan bahwa posisi PDIP sebagai penyeimbang dapat memberikan kontribusi positif bagi demokrasi Indonesia.
“Berkali-kali kan Pak Prabowo mengatakan bahwa posisi PDIP sebagai penyeimbang itu memberikan sumbangsih yang sangat baik dalam demokrasi kita. Ya kita berterima kasihlah untuk itu,” jelasnya.
Reshuffle Sepenuhnya Kewenangan Prabowo
Mengenai kemungkinan reshuffle kabinet, Sugiat menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan waktu evaluasi kabinet sekaligus memilih siapa saja yang akan dipercaya menjadi pembantunya.
“Saya pikir ya apalagi kalau dalam konteks reshuffle ini kan instrumen yang kewenangannya mutlak kepada presiden. Kita serahkan kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi kapan waktunya dan siapa-siapa orangnya itu menjadi kewenangan mutlak Pak Presiden,” ujarnya.
Sugiat mengatakan Gerindra berharap siapa pun yang nantinya dipilih Prabowo untuk masuk kabinet merupakan sosok yang dinilai tepat untuk membantu pemerintahan, baik berasal dari partai politik maupun kalangan nonpartai.
“Kita berharap pada saat kapan pun nanti dan siapapun yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai pembantunya di kabinet, pastilah orang yang terbaik, apakah orang dari partai maupun orang dari luar partai,” pungkasnya.***
