Jakarta, Batavia News – Partai Golkar menegaskan sikap politiknya yang sejak awal tidak mengambil posisi sebagai oposisi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut karakter partainya memang dibangun untuk mendukung jalannya pemerintahan demi keberlanjutan pembangunan nasional.
Menurut Doli, setiap partai memiliki ideologi, doktrin, dan cara pandang politik yang berbeda. Bagi Golkar, orientasi utama adalah pembangunan yang berlandaskan ideologi Pancasila dan semangat karya kekaryaan.
Ia menjelaskan, sejak masih berbentuk Sekretariat Bersama (Sekber) hingga menjadi Partai Golkar seperti saat ini, partainya selalu menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan.
“Golkar memang memiliki karakter yang berbeda dengan partai politik lainnya. Karena itu, kami tidak mengenal konsep oposisi. Terlebih, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem presidensial yang tidak mengenal oposisi secara formal,” ujar Doli kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).
Doli juga menegaskan bahwa Golkar sejak awal menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, seluruh kader diminta fokus mengawal visi, misi, serta program prioritas pemerintah.
Meski demikian, ia menegaskan Golkar tetap menghormati partai politik yang memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, baik partai yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang mengaku tidak terbiasa berada di luar pemerintahan. Andreas menegaskan bahwa bagi PDIP, politik bukan sekadar mencari posisi yang nyaman.
Ia menilai, berada di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama dapat memberikan kontribusi bagi rakyat. Menurut Andreas, partai yang berada di luar pemerintahan memiliki fungsi penting sebagai pengawas dan penyeimbang jalannya kekuasaan.
Andreas juga mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki potensi disalahgunakan apabila tidak diawasi. Karena itu, ia menilai keberadaan kekuatan politik di luar pemerintahan tetap dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas.***
