JAKARTA, BATAVIA NEWS – Polda Metro Jaya meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan jilid V yang diajukan Roy Suryo Notodiprojo terkait perkara dugaan kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Permohonan tersebut salah satunya memuat tuntutan ganti rugi sebesar Rp206 juta. Tuntutan itu berkaitan dengan tindakan penangkapan, penggeledahan, hingga penahanan Roy Suryo yang sebelumnya dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan jilid pertama.
Dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2026), pihak Polda Metro Jaya selaku termohon menyampaikan jawaban atas permohonan tersebut.
Termohon menilai pengajuan tuntutan ganti rugi Roy Suryo masih terlalu dini atau prematur. Alasannya, perkara pidana pokok yang bersangkutan masih berjalan dan belum memperoleh putusan akhir.
Polda Metro Jaya merujuk pada ketentuan Pasal 173 KUHAP mengenai mekanisme tuntutan ganti kerugian.
“Bahwa oleh karena perkara pidana pokok pemohon masih dalam proses pemeriksaan dan belum terdapat putusan, maka permohonan pemohon mengenai tuntutan ganti rugi telah diajukan sebelum mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat 4 KUHAP dapat diterapkan secara sempurna,” ujar pihak termohon dalam persidangan.
Atas pertimbangan tersebut, Polda Metro Jaya meminta hakim tunggal menyatakan permohonan praperadilan Roy Suryo tidak dapat diterima.
“Bahwa berdasarkan uraian tersebut, permohonan pemohon patut dinyatakan prematur dan karenanya tidak dapat diterima,” kata pihak termohon.
Selain mempermasalahkan waktu pengajuan, Polda Metro Jaya juga menolak tuntutan ganti rugi sebesar Rp206 juta. Termohon menilai angka tersebut tidak didukung dasar hukum dan pembuktian yang cukup.
“Bahwa tuntutan ganti kerugian sebesar 206 juta yang diajukan oleh pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan dasar pembuktian yang memadai,” ujar termohon.
Polda Metro Jaya juga menyoroti dalil kerugian imateriil yang diajukan Roy Suryo, termasuk berkaitan dengan reputasinya sebagai tokoh publik dan mantan pejabat negara.
Menurut termohon, status, jabatan, reputasi maupun popularitas seseorang tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menentukan besaran ganti kerugian dalam perkara praperadilan.
“KUHAP maupun Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tidak menjadikan kedudukan, jabatan, reputasi, ataupun popularitas seseorang sebagai parameter penentu besarnya ganti kerugian,” jelas pihak termohon.
Perkara praperadilan jilid V tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh hakim tunggal PN Jakarta Selatan berdasarkan dalil pemohon dan jawaban pihak termohon.***
