JAKARTA, BATAVIA NEWS — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali membuka persoalan serius mengenai tata kelola, pengawasan, dan tanggung jawab pejabat publik.
KPK melakukan OTT di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026 dalam perkara dugaan korupsi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Empat di antaranya, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry, disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Namun, fakta tersebut tidak serta-merta menjadikan Nusron Wahid sebagai tersangka. Sampai perkembangan yang tersedia, KPK belum menetapkan Nusron sebagai tersangka dan menyatakan pemanggilannya akan bergantung pada kebutuhan penyidikan.
Karena itu, penting untuk membedakan antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban jabatan.
Tanggung Jawab Menteri Tidak Hanya Soal Pidana
Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena menduduki suatu jabatan ketika dugaan tindak pidana dilakukan oleh pihak lain.
Artinya, keterlibatan orang-orang yang berada di sekitar seorang menteri tidak otomatis membuktikan bahwa menteri tersebut terlibat dalam tindak pidana.
Namun dalam pemerintahan, ukuran tanggung jawab tidak berhenti pada hukum pidana.
Ada tanggung jawab administratif, etik, institusional, dan kepemimpinan.
Seorang menteri memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kementerian yang dipimpinnya. Karena itu, ketika terjadi perkara korupsi serius di dalam institusi tersebut, pertanyaan publik secara wajar dapat berkembang menjadi lebih luas.
Bagaimana mekanisme pengawasan berjalan?
Apakah sistem pengendalian internal bekerja?
Bagaimana akses orang-orang tertentu terhadap proses pengambilan keputusan?
Dan mengapa dugaan praktik koruptif dapat muncul di lingkungan kementerian yang memiliki fungsi strategis tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak sama dengan menuduh menteri melakukan tindak pidana.
Justru di sinilah perbedaan antara liability dan responsibility perlu dipahami.
Liability berkaitan dengan pertanggungjawaban seseorang atas suatu perbuatan menurut hukum. Sementara responsibility mempunyai cakupan lebih luas, termasuk tanggung jawab kepemimpinan, administratif, dan moral terhadap institusi yang berada di bawah kewenangannya.
ATR/BPN dan Kepercayaan Publik
Persoalan ini menjadi semakin penting karena ATR/BPN mengelola urusan pertanahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dunia usaha, investasi, kepastian hukum, hingga konflik agraria.
Tanah bukan semata-mata aset ekonomi.
Bagi banyak masyarakat, tanah merupakan tempat tinggal, sumber penghidupan, warisan keluarga, dan bagian dari keberlangsungan kehidupan.
Karena itu, ketika dugaan korupsi muncul dalam proses yang berkaitan dengan pertanahan, dampaknya tidak hanya menyangkut dugaan kerugian atau aliran uang.
Ada persoalan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Terlebih KPK belakangan juga menyampaikan adanya indikasi struktur organisasi resmi dan apa yang disebut sebagai “struktur bayangan” di lingkungan ATR/BPN. Pernyataan tersebut tentu masih menjadi bagian dari proses penyidikan dan perlu dilihat berdasarkan bukti yang akan dikembangkan KPK.
Penonaktifan Tidak Sama dengan Vonis Bersalah
Dalam situasi seperti ini, muncul pula perdebatan apakah seorang pejabat perlu dinonaktifkan sementara selama proses hukum berlangsung.
Penonaktifan sementara tidak harus dipahami sebagai vonis bersalah.
Dalam perspektif tata kelola, langkah tersebut dapat ditempatkan sebagai upaya menjaga independensi pemeriksaan, menghindari potensi konflik kepentingan, dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara objektif.
Pada saat yang sama, pejabat yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk membela diri dan mengikuti proses hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Karena itu, terdapat dua hal yang perlu dihindari.
Pertama, menganggap bahwa seseorang pasti terlibat hanya karena berada dalam satu lingkungan dengan tersangka.
Kedua, menganggap bahwa selama seseorang belum berstatus tersangka maka tidak ada persoalan kepemimpinan yang perlu dievaluasi.
Keduanya merupakan persoalan yang berbeda.
Etika Jabatan Berbeda dengan Pertanggungjawaban Pidana
Hukum mencari bukti untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Etika jabatan memiliki pertanyaan yang lebih luas: bagaimana seorang pemimpin bertindak ketika institusi yang dipimpinnya sedang menghadapi krisis kepercayaan?
Dalam sejumlah sistem pemerintahan, pejabat dapat mengambil tanggung jawab politik atau administratif meskipun belum dinyatakan bersalah secara pidana.
Namun, praktik tersebut tidak dapat begitu saja dipindahkan dari satu negara ke negara lain. Sistem hukum, budaya politik, dan mekanisme pemerintahan Indonesia memiliki karakter tersendiri.
Yang dapat dipetik adalah prinsip dasarnya: jabatan publik bukan hanya kewenangan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab terhadap institusi serta masyarakat.
Karena itu, seorang pejabat tidak semestinya hanya berpikir tentang status hukumnya sendiri. Ia juga perlu memastikan bahwa institusi yang dipimpinnya tetap bekerja secara transparan dan dipercaya masyarakat.
Presiden Perlu Melihatnya sebagai Persoalan Tata Kelola
Kasus ATR/BPN juga menjadi ujian bagi tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mempunyai kepentingan untuk memastikan kementerian tetap berjalan, proses hukum berlangsung tanpa hambatan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap terjaga.
Pilihan kebijakan tentu berada pada kewenangan pemerintah dan harus mempertimbangkan fakta serta perkembangan penyidikan.
Pengawasan dapat diperketat.
Evaluasi internal dapat dilakukan.
Struktur organisasi dapat diperiksa kembali.
Dan apabila berdasarkan pertimbangan hukum serta tata kelola diperlukan, langkah administratif terhadap pejabat terkait juga dapat dipertimbangkan.
Yang terpenting, keputusan tersebut harus didasarkan pada kepentingan institusi dan negara, bukan semata-mata tekanan politik.
Saatnya Mengubah Ukuran Pertanggungjawaban
Kasus ini semestinya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang menerima uang atau siapa yang akhirnya menjadi tersangka.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana sistem memungkinkan dugaan transaksi ilegal terjadi.
Bagaimana pengawasan internal bekerja?
Apakah mekanisme pencegahan konflik kepentingan berjalan?
Bagaimana orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pejabat dapat memperoleh akses terhadap proses yang strategis?
Dan ketika sistem pengawasan dipertanyakan, apa bentuk tanggung jawab pimpinan institusi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu harus berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika pada akhirnya penyidikan menunjukkan bahwa Nusron Wahid tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan para tersangka, maka fakta tersebut harus dihormati dan nama baiknya dipulihkan.
Namun selama proses hukum masih berjalan, evaluasi terhadap tata kelola kementerian tetap merupakan hal yang sah untuk dilakukan.
Sebab kementerian bukan milik seorang menteri.
Jabatan bukan milik pribadi.
Dan institusi negara bukan tempat mempertahankan kehormatan individual semata.
Semuanya merupakan amanah publik.
Pada akhirnya, perkara ATR/BPN memberikan satu pelajaran penting: standar pemerintahan yang baik tidak cukup hanya dengan memastikan siapa yang bersalah secara pidana, tetapi juga memastikan bagaimana sebuah institusi mencegah penyimpangan dan memperbaiki sistem ketika pengawasan dipertanyakan.
Hukum menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan bukti dan proses yang sah. Sementara etika jabatan menuntut seorang pemimpin memikirkan kepercayaan publik, kualitas pengawasan, dan kehormatan institusi yang dipimpinnya.
Di situlah tanggung jawab seorang pejabat publik diuji—bukan hanya ketika ia menghadapi tuduhan, tetapi juga ketika institusi yang berada di bawah kepemimpinannya sedang menghadapi krisis kepercayaan.***
