JAKARTA, Batavia News – Pengawasan terhadap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali dinilai perlu dilakukan secara lebih terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut dianggap penting untuk menjaga kualitas pariwisata sekaligus mempertahankan citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi menilai pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, pemerintah, pelaku industri pariwisata, masyarakat adat, hingga pecalang memiliki peran strategis dalam memastikan wisatawan mematuhi aturan dan menghormati budaya setempat.
Ia menjelaskan, sinergi antarpihak akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif sehingga potensi pelanggaran yang dilakukan wisatawan asing dapat diminimalkan.
Selain pengawasan, Taufan juga menyoroti pentingnya penguatan edukasi budaya bagi wisatawan mancanegara. Ia menilai masih banyak wisatawan yang belum memahami norma, adat istiadat, maupun aturan yang berlaku selama berada di Bali.
Karena itu, edukasi sebaiknya tidak hanya diberikan saat wisatawan tiba di Indonesia, tetapi sudah dimulai sejak mereka masih berada di negara asal. Informasi mengenai tata krama, aturan hukum, serta hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berada di Bali perlu disampaikan sejak awal perjalanan.
Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap budaya lokal akan membantu wisatawan menghargai nilai-nilai masyarakat setempat dan mengurangi potensi tindakan yang dapat menimbulkan keresahan.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa keterbukaan Bali terhadap wisatawan internasional harus tetap dibarengi dengan penegakan hukum yang konsisten. Sikap ramah terhadap wisatawan tidak berarti mengabaikan aturan yang berlaku.
Taufan menilai kepatuhan terhadap hukum serta penghormatan terhadap kearifan lokal merupakan bagian penting dalam mewujudkan konsep quality tourism yang berkelanjutan. Dengan demikian, wisatawan yang datang diharapkan bukan hanya meningkatkan sektor ekonomi, tetapi juga turut menjaga keharmonisan budaya dan lingkungan.
Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, edukasi budaya yang dilakukan sejak sebelum keberangkatan, serta penegakan aturan secara konsisten, pelanggaran yang melibatkan wisatawan asing di Bali diharapkan dapat ditekan sehingga reputasi Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia tetap terjaga.***
