JAKARTA, Batavia News – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, akhirnya mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Rabu (3/6/2026) malam setelah namanya sempat disebut dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Silmy tiba sekitar pukul 22.33 WIB. Saat dicecar awak media mengenai alasan dirinya baru memenuhi panggilan pada malam hari, ia hanya memberikan jawaban singkat.
“Ya gini aja, menyelesaikan agenda,” ujar Silmy sebelum memasuki gedung KPK.
Ia tidak menjelaskan lebih lanjut agenda yang dimaksud dan memilih tidak menanggapi sejumlah pertanyaan lain dari para jurnalis yang telah menunggu sejak sore hari.
Situasi sempat memanas ketika Silmy memasuki area gedung KPK. Ajudan yang mengawalnya terlihat berupaya membuka jalan di tengah kerumunan wartawan yang berusaha mengambil gambar dan meminta keterangan terkait kedatangannya.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menggelar OTT di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. Operasi yang berlangsung sejak Selasa (2/6/2026) malam itu menjadi OTT ke-11 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.
Penyidik menduga terdapat praktik korupsi dalam pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing, khususnya terkait Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 17 orang yang terdiri dari delapan aparatur sipil negara (ASN) dan sembilan pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara pengurusan dokumen.
Sejumlah nama yang diamankan antara lain Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, serta Saffar Muhammad Godam yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi pada periode Oktober 2024 hingga April 2025.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Lembaga antirasuah juga belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing tersebut.***Egi
