Nasional

Nasir Djamil: RUU Perampasan Aset Sudah Ditunggu 18 Tahun, PKS Dukung Disahkan

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyatakan dukungan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk dibawa ke rapat paripurna dan disahkan menjadi undang-undang.

Nasir menyebut kehadiran regulasi tersebut telah lama dinantikan masyarakat. Bahkan, proses penantian RUU Perampasan Aset sudah berlangsung sekitar 18 tahun.

Ia menegaskan, dukungan PKS merupakan bagian dari komitmen kelembagaan agar pembentukan regulasi tersebut tidak kembali tertunda.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Nasir kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, komitmen pimpinan DPR dalam proses legislasi bukan sekadar sikap pribadi, melainkan tanggung jawab institusi yang harus diwujudkan melalui penyelesaian pembahasan hingga pengesahan.

Nasir berharap langkah tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang selama ini menantikan adanya instrumen hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pakar, akademisi, mahasiswa, masyarakat, pemerintah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan. Termasuk panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, dan insan pers yang turut mengawal proses legislasi.

Nasir menegaskan pembahasan RUU tersebut dilakukan secara terbuka tanpa ada hal yang sengaja disembunyikan.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap RUU Perampasan Aset. Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan agar rancangan regulasi tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna.

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan peserta untuk membawa RUU Perampasan Aset ke pembahasan tingkat dua.

“Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?” tanya Dasco.”Setuju,” jawab peserta rapat.

Dengan kesepakatan seluruh fraksi tersebut, RUU Perampasan Aset selanjutnya menunggu pembahasan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI untuk diputuskan menjadi undang-undang.***

Related posts

Muktamar NU ke-35 Resmi Pilih Ketum PBNU melalui Mekanisme AHWA

egi murad

10 Mantan Kapolri Bertemu Prabowo di Hambalang, PP Polri Nyatakan Dukungan kepada Pemerintah

egi murad

Jelang Idul Adha dan Waisak, Kesiapan Pasokan Listrik Jadi Prioritas PLN UP2B Jakarta – Bali

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»