Nasional

Bareskrim Dalami Tiga Aspek Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden Prabowo

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Bareskrim Polri terus mendalami dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik kini memusatkan penyelidikan pada tiga aspek, yakni persiapan perbuatan, pemufakatan jahat, dan permulaan pelaksanaan dugaan makar.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, ketiga aspek tersebut menjadi fokus penyidik untuk mengumpulkan alat bukti.

“Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” ujar Susatyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Ia menegaskan, dugaan makar merupakan perkara serius sehingga membutuhkan pembuktian yang kuat. Untuk menjaga objektivitas penanganan, Bareskrim akan menggelar perkara secara internal dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Sebelumnya, Bareskrim telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar terhadap Presiden Prabowo. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan data elektronik.

Dalam proses penyidikan, polisi telah menggeledah sejumlah lokasi. Salah satunya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026), yang diduga berkaitan dengan posko makar.

Bareskrim juga telah menggelar perkara internal dengan melibatkan penyidik, pengawas penyidikan, Divisi Propam, Itwasum, Kompolnas, serta sejumlah ahli. Hasil penyidikan nantinya akan dipaparkan kepada Kejaksaan Agung.

Sementara itu, dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menjadi latar belakang penyidikan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yaitu Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, disebut ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sedangkan Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Penanganan perkara juga berlanjut di ranah etik. Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada sidang etik Selasa (10/11/2026). Sanksi serupa kemudian dijatuhkan kepada Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi.

Sasarannya tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Dalam perkara penyadapan ilegal tersebut, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hingga kini, penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana makar dalam perkara tersebut.***

Related posts

Politikus Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia, Ini Perjalanan Kariernya

egi murad

Jangan Tunggu Korban Bertambah! Sahroni Dukung BNN Larang Total Vape

egi murad

Pakar Hukum: Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa, Asal Penuhi Dua Alat Bukti

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»