Saumlaki,BATAVIANEWS.co.id -Pengelolaan Dana Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), kembali menjadi sorotan. Dugaan penyimpangan anggaran yang ditaksir mencapai Rp468 juta, disertai sejumlah pekerjaan fisik yang terbengkalai, mendorong Tim Peduli Desa Wowonda mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan kepastian atas penanganan persoalan tersebut.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengatasnamakan Tim Peduli Desa Wowonda, Sabtu (7/11/2026), menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan adanya langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya terkait keberlangsungan pemerintahan Desa Wowonda.
Menurut sumber tersebut, Bupati Kepulauan Tanimbar didesak mempertimbangkan dan segera menonaktifan Kepala Desa Wowonda guna menjaga stabilitas pemerintahan desa sekaligus memastikan proses pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan anggaran dapat berlangsung secara objektif.
Tim Peduli Desa Wowonda juga meminta Kejaksaan Negeri Saumlaki memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah menjadi perhatian masyarakat.
Proyek Mangkrak dan Temuan Pemeriksaan Inspektorat
Sorotan terhadap pengelolaan keuangan Desa Wowonda berawal dari sejumlah pekerjaan fisik yang dilaporkan terbengkalai. Di antaranya proyek talut penahan tanah dengan nilai anggaran hampir Rp500 juta yang disebut mangkrak sejak 2019, serta pembangunan monumen tapal batas Tumbur-Wowonda pada 2023.
Persoalan tersebut turut diperkuat dengan adanya dokumen pemeriksaan internal pemerintah daerah.
Berdasarkan dokumen Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 700.1.2.1/316/3026 tertanggal 16 Maret 2026, yang merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Nomor 700/LAK-35/XII/2025 tertanggal 22 Desember 2025, terdapat sejumlah temuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan pemerintahan Desa Wowonda.
Temuan tersebut antara lain kewajiban pengembalian anggaran pengadaan semen pembangunan kantor desa yang belum dibelanjakan, sisa material pembangunan monumen tapal batas, perjalanan dinas perangkat desa tanpa bukti pertanggungjawaban yang sah senilai Rp91.505.000, penyertaan modal BUMDes sebesar Rp249.959.700, operasional lembaga adat Rp3.000.000, serta sisa pengadaan material nonlokal senilai Rp15.729.400.
Total nilai temuan yang menjadi sorotan tersebut ditaksir mencapai Rp468 juta.
Pengembalian Sebagian Dana Belum Menjawab Seluruh Persoalan
Dalam mekanisme pengawasan internal, Inspektorat disebut telah memberikan kesempatan pengembalian kerugian keuangan daerah selama 60 hari ditambah tujuh hari kerja.
Informasi yang disampaikan sumber menyebutkan bahwa dari total temuan sekitar Rp468 juta, pihak terkait dikabarkan baru mengembalikan sekitar Rp190 juta hingga mendekati Rp200 juta.
Namun, besaran pengembalian tersebut masih perlu dipastikan melalui dokumen resmi dan keterangan Inspektorat.
Bagi Tim Peduli Desa Wowonda, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan pengembalian uang, tetapi juga menyangkut kejelasan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, realisasi pekerjaan fisik, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.
Masyarakat menginginkan agar seluruh temuan diperiksa secara transparan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai penyelesaian persoalan tersebut.
Irban II Pemkab Tanimbar Belum Memberikan Jawaban
Untuk memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, pihak media telah berupaya mengonfirmasi Irban II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Namun, hingga berita ini disusun, pihak Irban II belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang disampaikan.
Keterangan dari pihak Inspektorat diperlukan untuk menjelaskan status tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, jumlah pengembalian yang telah diterima, sisa kewajiban yang belum diselesaikan, serta langkah pengawasan berikutnya terhadap Pemerintah Desa Wowonda.
Kejari Saumlaki: Berkas Belum Diterima Bidang Pidsus
Sementara itu, dalam upaya memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan dugaan perkara tersebut, pihak media juga telah mengonfirmasi Kejaksaan Negeri Saumlaki.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Saumlaki menerangkan bahwa berkas perkara dimaksud belum diterima di meja Bidang Pidana Khusus (Pidsus).
Keterangan ini menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai posisi penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Saumlaki.
Dengan demikian, belum dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut telah memasuki tahap penanganan oleh Bidang Pidsus. Kepastian mengenai status laporan, hasil pemeriksaan, maupun kemungkinan tindak lanjut hukum tetap memerlukan penjelasan dari pihak berwenang.
Pengembalian Kerugian Tidak Otomatis Menghapus Pidana.
Dalam konteks hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Ketentuan tersebut perlu dipahami secara utuh. Pengembalian kerugian negara merupakan salah satu aspek yang dapat diperhitungkan dalam proses hukum, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi.
Karena itu, penilaian terhadap dugaan penyimpangan Dana Desa Wowonda harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, alat bukti, dan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kepala Desa Wowonda Belum Berhasil Dikonfirmasi
Di sisi lain, pihak media telah berupaya menghubungi Kepala Desa Wowonda untuk meminta tanggapan dan klarifikasi mengenai berbagai temuan pemeriksaan, dugaan penyimpangan anggaran, serta desakan masyarakat agar dilakukan penonaktifan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Wowonda belum berhasil dikonfirmasi.
Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi Kepala Desa Wowonda maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan penjelasan, termasuk mengenai realisasi kegiatan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan pengembalian dana sebagaimana disebutkan dalam hasil pemeriksaan.
Tim Peduli Minta Bupati dan Kejaksaan Berikan Kepastian
Melalui narasumber yang mengatasnamakan Tim Peduli Desa Wowonda, masyarakat menyampaikan dua tuntutan utama.
Pertama, mendesak Bupati Kepulauan Tanimbar mengambil langkah administratif sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan penonaktifan sementara Kepala Desa Wowonda apabila persyaratan hukumnya terpenuhi, demi menjaga tata kelola pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat.
Kedua, meminta Kejaksaan Negeri Saumlaki memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut dugaan persoalan pengelolaan Dana Desa Wowonda, secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar menyangkut angka ratusan juta rupiah. Lebih dari itu, terdapat kepentingan publik yang harus dijaga, mulai dari pertanggungjawaban penggunaan uang negara, keberlanjutan pembangunan desa, hingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari Inspektorat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta aparat penegak hukum mengenai perkembangan persoalan tersebut.
