AMBON, BATAVIANEWS.co.id – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, membantah keras tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menegaskan tuduhan yang beredar di media sosial tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar. Ia bahkan menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi dengan mencatut namanya.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat berada di Ambon, Maluku, Sabtu (7/11/2026), seusai melantik pengurus sekaligus membuka rapat kerja DPD Partai Golkar di Kota Ambon.
Bahlil mengaku turut menjadi pihak yang diduga mengalami penyadapan. Karena itu, ia meminta kepolisian mengusut secara menyeluruh dugaan penyadapan terhadap kepala negara maupun sejumlah pihak lainnya.
“Saya juga disadap,” ujar Bahlil.
Ia kemudian menanggapi spekulasi yang berkembang di media sosial dan grup percakapan WhatsApp. Isu tersebut bermula dari narasi seorang pengamat intelijen mengenai keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum Bareskrim Polri menangkap tersangka kasus penyadapan.
Narasi itu kemudian berkembang dan menyeret nama Bahlil karena posisinya sebagai ketua umum partai politik yang berada di lingkaran pemerintahan.
Bahlil mengaku tidak mengetahui siapa sosok ketua umum partai yang dimaksud dalam narasi tersebut. Namun, ia menyayangkan munculnya tuduhan yang secara spesifik diarahkan kepadanya tanpa disertai bukti.
“Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,” tegasnya.
Merasa dirugikan oleh informasi tersebut, Bahlil memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada pihak-pihak yang telah mencatut namanya untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf.
Jika tidak ada itikad baik dalam batas waktu tersebut, ia memastikan akan menempuh jalur hukum.
“Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum,” katanya.
Bahlil juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyampaikan informasi, terutama di tengah situasi politik nasional yang membutuhkan suasana kondusif.
Menurutnya, kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi harus tetap disertai tanggung jawab dan etika, bukan justru digunakan untuk menyebarkan fitnah.
“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus. Jadi polisi akan mengecek,” pungkasnya.***
