Saumlaki,BATAVIANEWS.co.id –Perdebatan hukum dalam perkara dugaan ujaran kebencian dengan terdakwa Nikolas Frets Besitimur kembali mengemuka di Pengadilan Negeri (PN) Saumlaki, Selasa (3/11/2026).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan tim penasihat hukum, sementara pihak terdakwa tetap mempersoalkan konstruksi dakwaan yang dinilai mengandung analogi dan belum menguraikan secara konkret subjek yang dirugikan.
Dalam agenda persidangan tersebut, JPU membacakan replik atau tanggapan atas nota keberatan yang sebelumnya diajukan tim penasihat hukum Nikolas Frets Besitimur.
Penuntut umum mempertahankan dakwaannya dengan menyatakan bahwa surat dakwaan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Namun, tim penasihat hukum terdakwa menilai tanggapan JPU belum menjawab persoalan mendasar yang mereka angkat dalam eksepsi, terutama mengenai penggunaan istilah “Cinai”, “Cina”, dan “Tionghoa” dalam konstruksi dakwaan.
Kuasa Hukum Persoalkan Dugaan Penggunaan Analogi
Kuasa hukum terdakwa, Ruben Raturesy Serang, S.H., menjelaskan bahwa keberatan terhadap dakwaan JPU dibangun berdasarkan doktrin hukum acara pidana dan asas legalitas.
Menurut Ruben, surat dakwaan merupakan instrumen penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.
Ia kemudian menyoroti argumentasi JPU yang merujuk pada pandangan Prof. Edi O.S. Hiariej mengenai asas legalitas dan pembatasan penggunaan analogi dalam hukum pidana.
Menurut Ruben, meskipun JPU menyatakan tidak menggunakan analogi serta tidak menciptakan golongan baru di luar ketentuan Pasal 242 KUHP, konstruksi dalam surat dakwaan justru dinilai memperlihatkan persoalan tersebut.
Ruben mempersoalkan penggunaan istilah “Cina” dalam uraian dakwaan, sementara frasa yang dipersoalkan dalam perkara tersebut adalah “Cinai”.
Baginya, kedua istilah itu tidak serta-merta dapat disamakan tanpa penjelasan hubungan makna dan dasar hukumnya.
“Terhadap penggunaan istilah Cinai maupun Cina tidak memiliki korelasi. Dengan demikian, menurut kami, jaksa menggunakan analogi untuk menyamakan atau mengartikan kedua frasa tersebut,” demikian pokok keberatan Ruben dalam wawancara dengan awak media seusai persidangan.
Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta prinsip hukum pidana yang membatasi penggunaan analogi dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.
Kuasa Hukum Pertanyakan Subjek yang Dirugikan
Sementara itu, anggota tim penasihat hukum lainnya, Hernanto Permalai Permaha, S.H., menilai tanggapan JPU masih menyisakan ketidakjelasan mengenai pihak atau golongan yang disebut menjadi sasaran perbuatan terdakwa.
Menurut Hernanto, uraian dakwaan semestinya tidak hanya menjelaskan perbuatan yang dituduhkan, tetapi juga menguraikan secara jelas subjek atau pihak yang menjadi sasaran dan dirugikan sebagaimana konstruksi tindak pidana yang didakwakan.
Ia mengatakan, penggunaan istilah “Cina” maupun “Tionghoa” dalam dakwaan masih bersifat abstrak dan ambigu apabila tidak disertai penjelasan konkret mengenai golongan yang dimaksud.
“Siapa subjek yang dirugikan dalam perkara hukum ini? Perbuatannya sudah diuraikan, yakni ujaran kebencian. Tetapi subjek yang dirugikan tidak diuraikan secara konkret. Dakwaan hanya menggunakan tafsir dan analogi,” ujar Hernanto.
Ia mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang dimaksud dalam dakwaan tersebut dan bagaimana hubungan pihak itu dengan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa.
Bagi tim penasihat hukum, persoalan tersebut menjadi bagian penting untuk menguji kejelasan konstruksi dakwaan, termasuk apakah uraian mengenai subjek yang dirugikan telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana.
Atas dasar itu, Hernanto menyebut pihaknya tetap berpendapat bahwa dakwaan JPU mengandung ketidakjelasan atau obscuur libel.
Keputusan Akhir Berada pada Majelis Hakim
Meski mempertahankan keberatan terhadap dakwaan, tim penasihat hukum menyadari bahwa penilaian atas eksepsi dan replik merupakan kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara.
Majelis hakim nantinya akan mempertimbangkan dalil keberatan penasihat hukum dan tanggapan penuntut umum sebelum menentukan langkah hukum berikutnya dalam persidangan.
Dengan demikian, perdebatan mengenai penggunaan istilah “Cinai”, penerapan asas legalitas, dugaan penggunaan analogi, serta kejelasan subjek yang dirugikan masih menjadi bagian dari argumentasi masing-masing pihak yang harus dinilai berdasarkan hukum dan fakta persidangan.
Hingga persidangan Selasa (3/11/2026), JPU tetap pada pendiriannya bahwa dakwaan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil. Sementara itu, tim penasihat hukum tetap meminta majelis hakim mempertimbangkan keberatan mereka terhadap konstruksi dakwaan.
Publik kini menantikan sikap majelis hakim dalam memutus eksepsi tersebut. Putusan atas keberatan itu akan menentukan arah tahapan persidangan berikutnya, sekaligus menjadi bagian penting dalam memastikan proses peradilan berlangsung berdasarkan kepastian hukum, asas legalitas, dan prinsip peradilan yang adil.
Kaperwil Maluku
(Petrus. L)
