JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki konsekuensi hukum serius. Putusan tersebut bahkan disebut dapat menjadi landasan bagi DPR untuk menindaklanjuti persoalan ini melalui mekanisme pemakzulan.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, menilai dikabulkannya gugatan secara keseluruhan menunjukkan adanya persoalan hukum pada surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.
Menurut Titi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan tata usaha negara yang memiliki cacat kewenangan, prosedur, maupun substansi dapat dinyatakan tidak sah.
Ia juga merujuk Pasal 70 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa keputusan yang dinyatakan tidak sah tidak lagi memiliki kekuatan mengikat. Konsekuensinya, keputusan tersebut dapat dianggap tidak pernah ada sejak diterbitkan.
Titi berpandangan, persoalan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat yang menjadi salah satu syarat pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Karena tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran sudah dilantik, Titi menilai putusan MA tersebut bersama putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemilu dapat menjadi dasar bagi DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Ia bahkan menilai pengunduran diri Gibran merupakan pilihan yang tepat sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan sekaligus mengakhiri kontroversi mengenai legitimasi pencalonannya.
Pandangan serupa disampaikan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Menurutnya, Gibran sebaiknya mengundurkan diri apabila persoalan hukum tersebut telah menunjukkan bahwa dirinya tidak lagi memenuhi persyaratan.
Bivitri juga menjelaskan, apabila Gibran tidak mengundurkan diri, DPR dapat menempuh mekanisme hak menyatakan pendapat. Selanjutnya, pendapat DPR dapat dibawa ke MK untuk diperiksa secara hukum sesuai mekanisme konstitusi.
Jika MK mengabulkan pendapat DPR, proses selanjutnya berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan UUD 1945.
Meski demikian, tindak lanjut persoalan ini tetap bergantung pada proses hukum dan mekanisme konstitusional yang berlaku.***
