Maluku

‎Lermatang di Ambang Gejolak: Warga Beri Peringatan Keras KJPP, Tolak ‘Luka Lama’ Nustual Terulang!

‎Saumlaki,BATAVIANEWSco.id -Aroma konflik sosial mulai tercium di Desa Lermatang. Keresahan warga pemilik lahan kini berada di titik nadir menyusul beredarnya informasi mengenai nilai ganti rugi tanaman yang dianggap menghina akal sehat. Nilai Rp25.000 per pohon untuk lahan seluas 662 hektare di area Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela memicu reaksi keras.

‎Warga Lermatang secara terbuka melayangkan peringatan keras kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Mereka menegaskan satu pesan krusial: Jangan ulangi “Luka Nustual” di bumi Lermatang, Rabu (18/11/2026)

‎Pengalaman pahit di Pulau Nustual, di mana kompensasi rendah memicu perlawanan masif, masih menjadi trauma kolektif yang belum sembuh.

‎Warga menilai, angka yang beredar saat ini bukan sekadar ketidakadilan ekonomi, melainkan bentuk pengabaian terhadap keringat warga yang telah merawat tanaman selama puluhan tahun.

‎”Kami tidak ingin Lermatang menjadi korban kedua setelah Nustual. KJPP harus bijak! Jangan hanya menjadi ‘mesin hitung‘ yang mengandalkan rumus mati, tapi gunakan rasionalitas dan rasa kemanusiaan,” tegas salah satu pemilik lahan dengan nada bicara tinggi.

‎Meski KJPP bekerja di bawah payung Standar Penilaian Indonesia (SPI 204), warga mendesak agar hasil penilaian tetap berpijak pada asas keadilan dan nilai penggantian yang manusiawi. Transparansi kini menjadi harga mati. Warga menuntut rincian klasifikasi tanaman dan metode perhitungan dibuka secara gamblang, bukan sekadar menyodorkan angka final yang bersifat memaksa.

‎Saat ini, bola panas dokumen hasil penilaian berada di tangan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Provinsi Maluku untuk proses verifikasi.

‎Pesan masyarakat sudah bulat: Jika hasil verifikasi tetap memaksakan angka yang merugikan, mereka tidak menjamin situasi tetap kondusif. Potensi konflik sosial kini membayangi kelanjutan proyek raksasa Blok Masela jika jeritan warga Lermatang terus diabaikan.

Related posts

Polres Tanimbar Klarifikasi Teguran Topi di SPKT, Sebut Bagian dari SOP Keamanan

egi murad

‎Kejati Maluku Turunkan Ahli INKINDO, Periksa Proyek UP3 Tanimbar Bersama Kontraktor AT

redaksi

Kepala Puskesmas Larat Bantah Ada Vonis Kusta, Tegaskan Diagnosis Harus Melalui Pemeriksaan Medis

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»