LOMBOK TENGAH, BATAVIA NEWS — Sebanyak 352 siswa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan, di antaranya muntah-muntah dan pusing. Para korban kemudian mendapat penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Kasus tersebut mendapat sorotan dari Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Chaniago. Ia mempertanyakan kembali terjadinya dugaan keracunan MBG di tengah langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya telah menghentikan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi persyaratan.
“Kenapa kejadian seperti ini kembali terjadi, padahal sudah cukup banyak SPPG yang di-suspend karena tidak memenuhi persyaratan, termasuk aspek Laik Higiene dan IPAL,” ujar Irma kepada wartawan, Minggu (13/9/2026).
Menurut Irma, kejadian tersebut menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap pengelolaan dapur MBG, termasuk sumber daya manusia yang bertugas melakukan pengawasan di SPPG.
Ia menilai makanan yang bermasalah semestinya dapat terdeteksi sebelum didistribusikan kepada para siswa.
“SDM dari BGN yang ada di SPPG tersebut harus diganti karena tidak bertanggung jawab. Seharusnya makanan yang bermasalah tidak sampai keluar dari dapur apabila pengawasan dilakukan dengan baik,” tegasnya.
Korban Mendapat Penanganan
Ketua Satgas Pengawasan MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, sebelumnya memastikan para siswa yang mengalami keluhan telah mendapatkan penanganan medis.
Pihaknya juga masih memantau kondisi para siswa yang sempat menjalani perawatan di sejumlah puskesmas.
Firman menyampaikan bahwa sebagian siswa yang menjadi korban telah diperbolehkan kembali ke rumah setelah mendapatkan penanganan.
“Sebagian dari siswa korban keracunan MBG ini sudah pulang,” kata Firman, Jumat (11/9/2026).
SPPG Terancam Suspend
Sementara itu, Ketua Satgas Program MBG NTB, Fathul Gani, menyatakan SPPG yang menyalurkan makanan kepada para siswa tersebut berpotensi dikenai penghentian sementara atau suspend.
Menurut Fathul, langkah tersebut diperlukan sebagai bagian dari evaluasi setelah muncul dugaan keracunan yang dialami ratusan penerima manfaat.
“Kalau melihat situasi, otomatis suspend,” ujar Fathul saat ditemui di Kantor Gubernur NTB.
Namun, mengenai berapa lama penghentian sementara tersebut diberlakukan, Fathul mengatakan keputusan masih berada di tangan BGN.
Ia menilai penghentian sementara bukan hanya berkaitan dengan evaluasi teknis, tetapi juga penting untuk memulihkan kepercayaan penerima manfaat terhadap program MBG.
Terlebih, kejadian tersebut dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi siswa maupun orang tua sehingga mereka takut kembali mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program MBG.
“Jangka waktunya nanti menunggu keputusan BGN. Ini menjadi bahan evaluasi karena telah menimbulkan dugaan keracunan,” kata Fathul.***
