JAKARTA, BATAVIA NEWS – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ditargetkan dapat diselesaikan dan disahkan paling lambat Desember 2026. Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengingatkan agar regulasi tersebut tetap berorientasi pada pemberantasan korupsi.
Hardjuno menilai pengawasan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperkuat, baik dalam proses penyusunan maupun ketika aturan tersebut nantinya diterapkan.
Menurutnya, kewenangan negara untuk merampas aset hasil tindak pidana harus memiliki batasan yang tegas. Jangan sampai instrumen hukum tersebut justru digunakan untuk melakukan kriminalisasi atau menekan masyarakat.
“RUU ini harus memiliki dimensi dan roh pemberantasan korupsi sesuai dengan yang menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto. Jadi, jangan main-main lagi dengan RUU ini,” kata Hardjuno kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).
Cakupan 13 Jenis Tindak Pidana
Hardjuno menyoroti luasnya ruang lingkup tindak pidana yang nantinya dapat menjadi dasar perampasan aset. Dalam rancangan tersebut terdapat 13 kelompok tindak pidana yang masuk dalam cakupan.
Jenisnya meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan orang.
Hardjuno menilai perluasan cakupan tersebut merupakan perkembangan positif. Namun, ia meminta DPR dan pemerintah berhati-hati dalam merumuskan setiap pasal agar kewenangan perampasan aset tidak membuka ruang penyalahgunaan.
Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip due process of law serta sistem pengawasan yang transparan dan kuat.
“Perampasan aset harus berbasis pembuktian yang kuat dan mekanisme pengawasan yang transparan. Jangan sampai instrumen hukum berubah menjadi alat kepentingan politik,” ujarnya.
Jangan Tebang Pilih
Hardjuno juga mengingatkan agar penerapan aturan nantinya dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum, kata dia, tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil sementara pelaku kejahatan dengan nilai kerugian besar justru luput dari proses hukum.
Ia berpandangan, perluasan objek tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset sebaiknya diarahkan terutama terhadap kejahatan serius yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.
“Batasan yang jelas soal skala kerugian dan jenis kejahatan justru akan memperkuat legitimasi RUU ini di mata publik,” katanya.
DPR Sebut Ada 13 Tindak Pidana
Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyampaikan terdapat 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam daftar tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan daftar tersebut disusun setelah pihaknya mendalami masukan dari sejumlah ahli serta membandingkannya dengan regulasi perampasan aset yang berlaku di berbagai negara.
“Terkait dengan pertanyaan tentang ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini, Komisi III DPR RI melakukan riset dan pendalaman terhadap jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam RUU ini,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).
Adapun 13 jenis tindak pidana tersebut yakni:
1. Tindak pidana korupsi;
2 Tindak pidana narkotika dan psikotropika;
3. Tindak pidana terorisme;
4. Tindak pidana penyelundupan manusia;
5. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya;
6. Tindak pidana di bidang kehutanan;
7. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
8. Tindak pidana di bidang perpajakan;
9. Tindak pidana di bidang perbankan;
10. Tindak pidana di bidang perasuransian;
11. Tindak pidana di bidang pertambangan;
12. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; dan
13. Tindak pidana perdagangan orang.
Hardjuno menegaskan, kekuatan RUU Perampasan Aset tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga oleh adanya batasan, pembuktian, dan pengawasan yang mampu menjamin hak masyarakat.***
