BANDA ACEH, BATAVIA NEWS — Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), meminta seluruh pihak menjaga perdamaian Aceh yang telah terpelihara selama lebih dari dua dekade. Pesan tersebut disampaikan menyusul bentrokan yang terjadi saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
JK menilai perdamaian yang tercipta selama 21 tahun telah memberikan dampak besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Karena itu, ia mengingatkan agar berbagai persoalan tidak berkembang hingga mengganggu stabilitas daerah.
“Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” ujar JK dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, sebagaimana dikutip dari Antara.
Menurut JK, suasana zikir dan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh kemudian berubah menjadi ketegangan setelah muncul aksi demonstrasi serta pengibaran bendera Bulan Bintang.
Ia menyebut aparat keamanan berupaya mencegah situasi berkembang menjadi kerusuhan.
“Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” katanya.
JK Sebut Persoalan Berakar dari Dinamika Lokal
JK menilai situasi tersebut lebih berkaitan dengan dinamika dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan di tingkat daerah, bukan merupakan gambaran penolakan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat.
“Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kondisi ketika sejumlah tokoh utama Aceh tidak berada di Banda Aceh saat peristiwa berlangsung. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem diketahui sedang menjalani pengobatan di Kuala Lumpur. Sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga tengah menjalani pengobatan di Penang.
“Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian,” ujar JK.
Mantan Wakil Presiden tersebut mengakui bahwa perjalanan pemerintahan Aceh selama dua dekade terakhir banyak diwarnai kepemimpinan dari kalangan eks-kombatan yang memperoleh mandat melalui proses demokratis. Namun, menurutnya, ketidakpuasan dari sebagian kelompok tetap berpotensi muncul.
“Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi,” lanjutnya.
JK: Rakyat Aceh Tetap Ingin Damai
Meski terjadi insiden, JK menegaskan bahwa gejolak tersebut tidak dapat dijadikan gambaran mengenai sikap seluruh masyarakat Aceh.
“Rakyat Aceh selalu ingin damai,” tegasnya.
JK berharap masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terus menjaga suasana damai yang telah berlangsung selama 21 tahun. Menurutnya, stabilitas tersebut menjadi salah satu modal penting bagi pembangunan Aceh.
Ia juga mengingatkan besarnya manfaat yang telah diperoleh Aceh melalui dana otonomi khusus serta dukungan pemerintah pusat. Berbagai dukungan tersebut, kata JK, turut mendorong pembangunan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Karena itu, ia berharap perbedaan pandangan dan ketidakpuasan yang muncul dapat diselesaikan melalui jalur yang damai tanpa mengorbankan stabilitas yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade.***
