Politik

120 Anggota DPR Teken Usul Hak Menyatakan Pendapat, Gibran Terancam Dimakzulkan

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI secara resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Usulan tersebut dibahas dalam rapat pimpinan DPR RI bersama perwakilan lintas fraksi partai politik yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Para pengusul menilai terdapat persoalan terkait persyaratan pendidikan Gibran yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. Mereka merujuk pada sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan mantan Wali Kota Solo tersebut.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang SMA atau sederajat.

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.

Meski demikian, penandatanganan usulan HMP belum serta-merta membuat Gibran diberhentikan dari jabatannya. Pemakzulan presiden maupun wakil presiden harus melalui tahapan panjang sesuai ketentuan perundang-undangan.

DPR Bentuk Pansus Jika Usulan Disetujui

Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.

Apabila usulan HMP disetujui melalui rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR, parlemen dapat membentuk panitia khusus (pansus).Pembentukan pansus melibatkan seluruh unsur fraksi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 212 ayat (2) UU MD3.Pansus kemudian melakukan pembahasan dan penyelidikan terhadap materi yang menjadi dasar pengajuan HMP. Masa kerja pansus paling lama 60 hari sejak dibentuk.

Setelah menyelesaikan tugasnya, pansus menyampaikan laporan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, anggota DPR mengambil keputusan terhadap laporan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 213 UU MD3.

Pendapat DPR Diperiksa Mahkamah Konstitusi

Tahapan berikutnya adalah membawa hasil keputusan DPR ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 214 ayat (2) UU MD3, apabila rapat paripurna menyetujui laporan pansus yang menyatakan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan, DPR akan menyampaikan keputusan HMP kepada MK.

Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut.

Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, parlemen dapat melanjutkan proses dengan menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sebaliknya, apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR tidak terbukti, proses pemberhentian tidak dapat dilanjutkan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 215 UU MD3.

MPR Menjadi Penentu Akhir Pemakzulan

Tahap terakhir berada di tangan MPR. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memutuskan usulan pemberhentian wakil presiden sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 36 UU MD3 menegaskan bahwa pemberhentian wakil presiden oleh MPR harus didasarkan pada ketentuan konstitusi dan merupakan usulan dari DPR.

Selanjutnya, Pasal 37 ayat (1) UU MD3 mengatur bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk membahas dan memutus usulan pemberhentian tersebut paling lambat 30 hari sejak menerima usulan DPR.

Dalam persidangan itu, pimpinan MPR wajib memberikan kesempatan kepada wakil presiden untuk menyampaikan penjelasan atau pembelaan terkait usulan pemberhentiannya.

Apabila wakil presiden tidak menghadiri persidangan, MPR tetap dapat mengambil keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.

Keputusan pemberhentian harus memenuhi persyaratan kuorum dan dukungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU MD3.

Sidang paripurna harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR. Sementara keputusan pemberhentian harus memperoleh persetujuan minimal dua pertiga dari anggota yang hadir.

Jika MPR menyetujui pemberhentian, wakil presiden secara resmi berhenti dari jabatannya. Namun, apabila usulan tersebut ditolak, wakil presiden tetap menjalankan tugas dan kewajibannya hingga masa jabatan berakhir.

Dengan demikian, penandatanganan usulan HMP oleh 120 anggota DPR merupakan langkah awal dari proses politik dan konstitusional yang masih harus melewati sejumlah tahapan. Keputusan akhir mengenai pemberhentian wakil presiden tidak berada di tangan para pengusul semata, melainkan harus melalui pemeriksaan MK dan keputusan MPR sesuai aturan yang berlaku.***

Related posts

Prabowo dan Modi Sepakat Perkuat Konektivitas Maritim, Pelabuhan Sabang-Andaman Jadi Prioritas

egi murad

Komisi III DPR Panggil Kapolri 12 November, Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Jadi Agenda Utama

egi murad

FSP ASPEK Indonesia Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Calon Wakil Presiden RI

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»