Nasional

KPK Dalami Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Milik Perusahaan Raffi Ahmad

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mencermati kontrak pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai Rp14,7 miliar yang diterima PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut diketahui memperoleh kontrak dari dua kementerian.

KPK akan menelusuri kemungkinan adanya unsur tindak pidana korupsi maupun konflik kepentingan dalam pengadaan jasa promosi tersebut. Pasalnya, Raffi Ahmad saat ini masih menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya terlebih dahulu akan mengkaji temuan tersebut untuk memastikan apakah terdapat indikasi korupsi dan apakah persoalan itu masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.

“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/11/2026).

Temuan kontrak tersebut sebelumnya disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW). Berdasarkan penelusuran data pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PT Rans Animasi Indonesia tercatat mendapatkan kontrak dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Total nilai pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.

Besarnya nilai kontrak itu menjadi perhatian publik karena pengadaan jasa influencer berlangsung di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Budi menegaskan, KPK akan melihat proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara menyeluruh. Penelusuran tersebut mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pekerjaan.

Menurutnya, setiap instansi pemerintah harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas sebelum mengalokasikan anggaran untuk pengadaan jasa. Mekanisme pelaksanaannya juga wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Apakah pelaksanaan dan mekanisme yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa ini sudah sesuai atau belum dengan mekanisme di PBJ pemerintahan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, evaluasi setelah pekerjaan selesai juga diperlukan untuk memastikan jasa yang dibayarkan benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi instansi pemerintah.

KPK Soroti Potensi Konflik Kepentingan

Selain prosedur pengadaan, KPK turut menaruh perhatian terhadap kemungkinan benturan kepentingan dalam kontrak tersebut. Hal ini berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat negara yang masih menjalankan tugas sebagai Utusan Khusus Presiden.

Budi menyebut, ketentuan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) perlu dicermati dalam persoalan ini.

Ketentuan tersebut mengatur larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk turut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangannya.

“Tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja. Untuk itu, langkah pertama yang penting dilakukan agar institusi terkait kemudian melakukan evaluasi atas proses PBJ yang dilakukan tersebut,” kata Budi.

Ketika ditanya kemungkinan KPK memanggil pihak kementerian terkait maupun Raffi Ahmad untuk meminta penjelasan, Budi belum memastikan langkah tersebut.

“Kita lihat nanti seperti apa. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut,” ujarnya.

ICW Ungkap Delapan Paket Pengadaan

Sebelumnya, ICW mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer yang diterima PT Rans Animasi Indonesia dari dua kementerian dengan total nilai hampir Rp14,7 miliar.

Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, menyebut alokasi anggaran tersebut perlu dipertanyakan, terutama ketika pemerintah sedang mendorong penghematan belanja negara.

“Di tengah seruan efisiensi anggaran, dua kementerian justru mengalokasikan Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer),” kata Azhim dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

ICW mencatat Kemendikbudristek mengadakan lima paket pengadaan pada tahun anggaran 2024. Sementara itu, KKP mengalokasikan anggaran untuk tiga paket pengadaan sepanjang 2025 hingga 2026.

Dari Kemendikbudristek, paket pengadaan tersebut meliputi penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels akun Raffinagita1717 sebesar Rp205,89 juta, serta Instagram Story senilai Rp575,65 juta.

Selain itu, terdapat pengadaan kehadiran dalam kegiatan atau event attendance dengan nilai Rp2,52 miliar dan penayangan konten TikTok akun Raffinagita1717 sebesar Rp144,42 juta.

Adapun dari KKP, salah satu kontrak berasal dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025 melalui paket influencer engagement senilai Rp3,59 miliar.

Paket lainnya berasal dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada 2025 dengan alokasi Rp3,6 miliar untuk kegiatan influencer engagement dalam rangka pembangunan BINS.

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai kontrak Rp3,6 miliar.

ICW Desak Dokumen Pengadaan Dibuka

Atas temuan tersebut, ICW mendesak Kemendikbudristek dan KKP membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan kepada publik.

Dokumen yang diminta mencakup Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak kerja, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.

ICW juga meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan pengadaan jasa influencer yang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas, fungsi, serta sasaran strategis kementerian.

Selain itu, Raffi Ahmad didesak memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kepemilikan dan kedudukannya di PT Rans Animasi Indonesia, termasuk langkah pencegahan konflik kepentingan selama dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Hingga kini, KPK masih mencermati temuan tersebut. Penilaian terhadap proses pengadaan, kepatuhan terhadap aturan, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan menjadi hal penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan dan akuntabel.***

Related posts

Prabowo: Jangan Tunggu Dibersihkan, Aparat Harus Segera Benahi Diri

egi murad

KPK NU Geruduk Gedung KPK, Desak Dugaan Politik Uang Muktamar NU Diusut

egi murad

Gibran Kembali ke Istana Wapres Usai Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»