JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki peluang untuk membawa persoalan surat keterangan penyetaraan ijazahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Syahganda, persoalan tersebut telah melalui proses hukum hingga tingkat Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, ia menilai tidak tepat jika jalur PTUN kembali ditempuh untuk mempersoalkan hal yang sama.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda saat berkunjung ke kantor Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di Jakarta, Rabu.
“Itu kan sudah dibantah oleh Pak Yusril. Bahwa, tidak ada lagi harapan di PTUN karena itu sudah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak usah mengulang lagi,” ujar Syahganda.
Ia menjelaskan, pandangannya merujuk pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengenai status putusan pengadilan terkait dokumen pendidikan Gibran.
Syahganda mengungkapkan, dirinya sempat berdiskusi sekitar 15 menit dengan Yusril mengenai persoalan tersebut sebelum Yusril memasuki ruangan Presiden di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).
Ia juga meragukan Presiden mendorong Gibran untuk kembali menempuh jalur PTUN. Menurutnya, saat ini Presiden tengah menelusuri persoalan penggunaan hasil penyadapan terhadap dirinya.
Syahganda mengaku sebelumnya telah dipanggil Presiden selama kurang lebih dua jam untuk membicarakan situasi yang berkembang setelah dugaan penyadapan tersebut mencuat.
“Jadi tidak mungkin Presiden dalam situasi seperti ini mendorong-dorong Pak Wapres atau siapa pun karena dia sedang memeriksa siapa sebenarnya pengguna sadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit dan teman-teman,” katanya.
Sementara itu, Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah arahan saat keduanya bertemu pada Selasa (10/11).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengaku mendapat saran agar tetap memperjuangkan persoalan ijazahnya melalui PTUN. Ia juga diminta menyiapkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Selain itu, Gibran menyebut adanya arahan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna membahas kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Di sisi lain, Yusril sebelumnya menjelaskan bahwa putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah bersifat final. MA diketahui mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.
Adapun dalam putusan perkara terpisah, Mahkamah Konstitusi disebut tidak menemukan bukti ijazah sekolah Gibran di luar negeri yang digunakan untuk mengurus penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Perbedaan pernyataan mengenai kemungkinan langkah hukum tersebut pun kembali menjadi perhatian publik, terutama terkait status dokumen pendidikan Wakil Presiden dan tindak lanjut putusan lembaga peradilan.***
