Jabar

Tol Bocimi Seksi 3 Ditargetkan Beroperasi Februari 2027, Heri Gunawan Ingatkan Ancaman Kemacetan dan Spekulasi Lahan

SUKABUMI, BATAVIANEWS.co.id – Pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah Sukabumi. Namun, percepatan pembangunan infrastruktur tersebut dinilai harus diimbangi dengan kesiapan jalan pendukung, kepastian pembebasan lahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat setempat.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di salah satu hotel di Kota Sukabumi, Jumat (30/10).

Heri mengungkapkan, pembangunan Tol Bocimi Seksi 3, berdasarkan koordinasi dengan pihak terkait, telah menyelesaikan proses pembebasan lahan maupun konstruksi. Ruas tersebut ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Februari 2027 untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran.

Bahkan, terdapat rencana agar Tol Bocimi Seksi 3 dapat diuji coba secara terbatas pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Meski menyambut positif perkembangan tersebut, Heri mengingatkan pemerintah daerah agar segera mengantisipasi potensi kemacetan akibat meningkatnya volume kendaraan menuju Sukabumi.

Menurutnya, salah satu titik yang perlu mendapat perhatian berada di kawasan Sukaraja. Penyempitan jalan di wilayah tersebut berpotensi menimbulkan antrean kendaraan, terutama saat arus lalu lintas meningkat dan pengendara melanjutkan perjalanan menuju Cianjur.

“Akses mobilisasi orang ke Sukabumi akan semakin terbuka. Namun, jalurnya di bagian ujung itu menyempit di sekitar Sukaraja. Ini pasti akan memicu titik kemacetan baru,” ujarnya.

Selain persoalan lalu lintas, Heri juga menyoroti kelanjutan pembangunan Tol Bocimi Seksi 4 yang menghubungkan Cibolang hingga Sukaraja.

Ia menyebut pembebasan lahan untuk seksi tersebut baru terselesaikan di wilayah kota. Sementara sejumlah wilayah kabupaten, termasuk jalur Cibolang menuju Cisaat hingga Kecamatan Sukabumi arah Sukaraja, masih menghadapi kendala.

Menurut Heri, persoalan yang menghambat bukan semata-mata ketersediaan anggaran, melainkan belum tuntasnya pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru setelah pelaksanaan tugas PPK Seksi 3 selesai.

Ia meminta proses administrasi tersebut segera dituntaskan agar tahapan pembebasan lahan Seksi 4 tidak berlarut-larut. Keterlambatan, menurutnya, berpotensi membuka ruang spekulasi harga tanah di sepanjang jalur pembangunan tol.

“Anggarannya sudah ada, tetapi permasalahannya PPK yang baru untuk Seksi 4 belum selesai dibentuk. Kalau ini dibiarkan menggantung dan seksi tiganya jalan, tanah di sana bisa ‘digoreng’ oleh orang-orang (spekulan), yang pada akhirnya justru akan membengkakkan pengeluaran biaya dan merugikan negara,” tegasnya.

Heri menegaskan, DPR menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong agar proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, ia menilai kehadiran Tol Bocimi berpotensi meningkatkan investasi, sektor pariwisata, serta jumlah kunjungan masyarakat ke Sukabumi. Dampak pembangunan juga mulai terlihat dari meningkatnya daya tarik kawasan perkotaan, termasuk nilai properti dan sewa tempat usaha.

Namun, Heri mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tersebut tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Masyarakat lokal, khususnya generasi milenial dan Gen Z, harus memiliki kesiapan keterampilan serta kemampuan ekonomi untuk mengambil peluang yang terbuka.

Ia menilai modernisasi yang ditandai dengan bertambahnya kafe dan pusat aktivitas ekonomi di Sukabumi perlu diiringi peningkatan kualitas SDM serta penguasaan aset oleh masyarakat setempat.

“Mendongkrak ekonomi itu pasti, tetapi pertanyaannya siapa yang akan menikmati? Apakah milenial dan Gen Z kita siap? Jika perubahan pola hidup ini tidak dibarengi dengan peningkatan keahlian dan penguasaan aset, masyarakat lokal justru akan tergusur di tanahnya sendiri. Ini yang berbahaya dan ngeri,” ungkapnya.

Karena itu, percepatan pembangunan Tol Bocimi dinilai perlu berjalan beriringan dengan penataan infrastruktur daerah, kepastian pengadaan tanah, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.***

Related posts

160 Becak Listrik Bantuan Presiden Diserahkan untuk Lansia di Kota Bogor

egi murad

KDM Dorong Jabar Beralih ke Pertanian Organik, Peredaran Tramadol di Desa Diminta Diperangi

egi murad

Polisi Bongkar Pabrik Tramadol dan Hexymer Ilegal di Bandung, Lima Orang Jadi Tersangka

egi murad
Bahasa lain»