Megapolitan

Ahli Waris Gugat Kejelasan Klaim Aset Dispora, Tanah Jalan Mangga Disebut Tak Pernah Dijual

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Sengketa klaim kepemilikan tanah di Jalan Mangga, RT 002/RW 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, kembali menjadi perhatian. Keluarga ahli waris Entong bin Raidun mempertanyakan dasar hukum Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang memasang papan penanda aset pemerintah di atas lahan yang mereka klaim sebagai tanah warisan keluarga sejak 1950.

Pihak ahli waris meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Dispora menjelaskan secara terbuka riwayat perolehan tanah tersebut, termasuk dokumen yang menjadi dasar penetapannya sebagai aset pemerintah.

Ahli Waris Sebut Tanah Warisan Sejak 1950

Kuasa hukum ahli waris, Asep Heryanto, S.H., mengatakan tanah tersebut telah dikuasai keluarga secara turun-temurun sejak 1950.Menurut Asep, selama puluhan tahun tanah itu tidak pernah diperjualbelikan, dialihkan, maupun digadaikan kepada pihak lain. Keluarga juga mengaku masih menyimpan dokumen yang dijadikan dasar untuk mempertahankan klaim kepemilikan.

Pertanyakan Dasar Hukum Klaim Dispora

Asep mempertanyakan landasan hukum Dispora memasang papan penanda aset pemerintah di lokasi yang diklaim sebagai tanah milik keluarga Entong bin Raidun.

Ia turut menyinggung perkara perdata Nomor 385 Tahun 2017 yang sebelumnya melibatkan Dispora dan pihak Perin bin Pirun terkait bidang tanah di sekitar lokasi tersebut.

Menurut Asep, objek perkara itu berada di sebelah selatan lahan yang diklaim sebagai milik ahli waris Entong bin Raidun. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pemahamannya terhadap putusan perkara tersebut, para pihak tidak berhasil membuktikan kepemilikan atas objek yang disengketakan.

Namun, Asep menegaskan bahwa objek perkara tersebut berbeda dengan bidang tanah yang saat ini dipersoalkan oleh keluarga Entong bin Raidun.

Atas dasar itu, pihak ahli waris meminta Dispora menjelaskan asal-usul kepemilikan tanah yang menjadi dasar pemasangan papan penanda aset.

“Kami ingin tahu dasar kepemilikannya apa, pembeliannya kepada siapa, dan apakah ada anggaran daerah yang digunakan untuk membeli objek tanah kami ini,” kata Asep.

Ahli Waris Mengaku Tidak Pernah Menjual atau Menerima Ganti Rugi

Salah satu ahli waris, Abdul Rohim, menegaskan keluarganya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak mana pun.

“Enggak ada sama sekali. Enggak pernah jual, enggak pernah menerima uang,” tegas Rohim.

Ia juga mengaku keluarga tidak pernah menerima pemberitahuan resmi sebelum papan penanda aset pemerintah dipasang di lokasi.

Menurut Rohim, tidak ada perwakilan Dispora yang datang menemui keluarga maupun menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengurus RT dan RW setempat.

“Enggak pernah, baik orang maupun surat belum pernah datang. Tahu-tahu memasang plang. Ke RT dan RW juga tidak lapor dulu,” ungkapnya.

Pendaftaran Tanah ke BPN Mengalami Kendala

Persoalan tersebut, lanjut Asep, turut berdampak terhadap upaya ahli waris mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ia menyebut proses pendaftaran terkendala penandaan bidang tanah oleh Dispora melalui sistem peta Jakarta Satu, sementara menurut keterangannya, bidang tersebut masih kosong pada peta BPN.

“Ketika kami mendaftarkan tanah adat ini, prosesnya jadi tertunda karena ada tagging Dispora melalui peta Jakarta Satu, sedangkan pada peta BPN masih kosong,” jelasnya.

Asep mengaku telah mengupayakan mediasi dengan Dispora untuk mencari penyelesaian. Namun, hingga kini belum tercapai kesepakatan karena masing-masing pihak masih mempertahankan klaim kepemilikannya.

Minta Dokumen Riwayat Aset Dibuka

Pihak ahli waris berharap Dispora dan Pemprov DKI Jakarta bersedia membuka dokumen terkait riwayat perolehan tanah di Jalan Mangga.

Dokumen tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah pernah terjadi proses pembebasan tanah, pelepasan hak, pembayaran kepada pemilik sebelumnya, maupun pengembalian dana sebagaimana kronologi yang beredar.

Apabila benar terdapat proses pengadaan tanah pada 1991, ahli waris meminta agar dokumen pendukung, termasuk identitas pemilik bidang, bukti transaksi, surat pelepasan hak (SPH), serta status akhir kepemilikan tanah dapat diperlihatkan secara transparan.

Menurut pihak ahli waris, kejelasan dokumen dan riwayat hukum menjadi penting agar persoalan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan bukti, bukan sekadar klaim maupun pemasangan papan penanda aset.

Hingga berita ini diterbitkan, Batavia News belum memperoleh keterangan resmi dari Dispora maupun Pemprov DKI Jakarta mengenai kronologi pengadaan tanah pada 1991, proses pembebasan 12 bidang tanah, dugaan pengembalian uang, serta dasar penetapan lahan di Jalan Mangga sebagai aset pemerintah.

Batavia News membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dispora maupun Pemprov DKI Jakarta guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang serta memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasan berdasarkan dokumen dan fakta yang dimiliki.***

Related posts

Terowongan Utara MRT Jakarta Fase 2A Tembus Mangga Besar, Koneksi Bundaran HI-Kota Kini Tersambung

egi murad

TNI-Polri dan Pemprov DKI Bersihkan Sungai Kalijodo Jelang HUT ke-81 RI

egi murad

Fiktor Harefa Tolak Tawaran Dedi Mulyadi, Pilih Bertahan Jadi Danru Satpam Proyek MRT Jakarta

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»