JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kali ini, penyidik mendalami penyitaan satu kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Kepala Kantor Bea dan Cukai Tanjung Emas, Khorul Hadziq, sebagai saksi pada Kamis (19/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan tersebut berfokus pada penyitaan kontainer yang sebelumnya dilakukan penyidik di pelabuhan tersebut.
“Di mana dalam pemeriksaan hari ini, para saksi dikonfirmasi berkaitan dengan penyitaan yang sudah dilakukan oleh penyidik terhadap satu kontainer yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Selain itu, penyidik menggali informasi dari pihak swasta mengenai tahapan dan mekanisme importasi barang. Keterangan tersebut diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara, khususnya terkait aktivitas impor melalui Pelabuhan Tanjung Emas.
Menurut Budi, pemeriksaan juga merupakan bagian dari upaya melengkapi berkas penyidikan tersangka Gatot Heroe Hernanda, mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri.
Dalam pemeriksaan yang sama, KPK turut memanggil dua saksi lainnya, yakni Leo Panca Putra dari kalangan wiraswasta dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Bea dan Cukai.
KPK Sita Kontainer Berisi Suku Cadang Kendaraan
Sebelumnya, penyidik KPK menyita satu kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas pada 12 Mei 2026. Kontainer tersebut diduga milik importir yang terafiliasi dengan PT Blueray.
Budi menjelaskan, penyitaan dilakukan setelah penyidik menemukan kontainer yang telah berada di pelabuhan selama lebih dari 30 hari tanpa pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Bea dan Cukai.
Kontainer tersebut diketahui memuat suku cadang kendaraan yang masuk dalam kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya ke Indonesia.
KPK selanjutnya berencana mengklarifikasi temuan tersebut kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Blueray, perusahaan importir, freight forwarder (jasa pengurusan transportasi), serta pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pendalaman terhadap saksi dan barang bukti tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses importasi barang di lingkungan Bea dan Cukai.***
