JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemberian uang sebesar Rp800 juta kepada Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules, dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan pembukaan blokir dan sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pemeriksaan terhadap Hercules dilakukan penyidik KPK pada Rabu (11/11/2026). Salah satu materi yang diklarifikasi adalah dugaan penerimaan dana dari PT Summarecon Agung Tbk berkaitan dengan pengelolaan lahan di Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa PT Summarecon diduga menyiapkan sejumlah anggaran untuk dua kepentingan berbeda. Selain dana yang diduga berkaitan dengan pengurusan HGB dan pembukaan blokir lahan, perusahaan tersebut juga menyiapkan uang operasional pengamanan lahan.
Dana untuk pengamanan tersebut kemudian diberikan kepada Hercules.
“PT SMC ini tidak hanya menyiapkan uang untuk diberikan kepada Kepala Kantor Bogor dalam pengurusan HGB dan juga blokir, tapi juga PT SMC ini menyiapkan sejumlah uang yang kemudian diberikan kepada Saudara HCL,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam.
Budi mengungkapkan, Hercules kemudian menyerahkan kembali uang tunai Rp800 juta kepada penyidik KPK untuk disita karena menilai dana tersebut berpotensi berkaitan dengan perkara korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah.
KPK menilai sikap Hercules yang memenuhi panggilan pemeriksaan sekaligus menyerahkan uang tersebut membantu penyidik mengungkap rangkaian peristiwa dalam perkara ini.
Menurut Budi, keterangan Hercules menjadi salah satu bahan bagi penyidik untuk mengalami secara menyeluruh kronologi dugaan tindak pidana tersebut.
Hercules Diperiksa Lima Jam
Hercules menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam di Gedung Merah Putih KPK. Pemeriksaan dimulai pukul 10.22 WIB dan berakhir sekitar pukul 15.35 WIB.
Usai diperiksa, Hercules menjelaskan bahwa penyidik meminta klarifikasi mengenai sumber serta tujuan pemberian uang Rp800 juta yang telah diserahkannya.
Dia mengaku dana tersebut berasal dari tim hukum PT Summarecon Agung Tbk.
Menurut Hercules, uang itu awalnya diberikan untuk membantu kebutuhan operasional kegiatannya, termasuk rencana perjalanan ke luar negeri. Selain itu, dana tersebut disebut berkaitan dengan permintaan bantuan untuk memediasi sengketa lahan Summarecon seluas sekitar 65 hektare di Kabupaten Bogor.
“Uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Uang itu untuk tujuannya untuk memberikan kepada saya, untuk membantu buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri,” ujar Hercules.
Dia juga menyebut pihak Summarecon meminta bantuannya menjembatani komunikasi antara tim hukum GRIB Jaya dengan tim hukum pihak ahli waris yang bersengketa atas lahan tersebut.
Hercules mengklaim dirinya diminta membantu mempertemukan kedua belah pihak agar persoalan pertanahan itu dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian.
Dia menegaskan, pengembalian uang Rp800 juta kepada KPK dimaksudkan untuk menjelaskan secara terbuka asal-usul dan peruntukan dana tersebut.
“Inti pada uang yang Rp800 juta yang saya balikkan itu, tujuannya itu,” tegasnya.
KPK masih mendalami keterangan Hercules dan menelusuri hubungan pemberian uang tersebut dengan perkara dugaan suap pengurusan sertifikasi HGB serta pembukaan blokir lahan di Kabupaten Bogor.***
