Maluku

‎KONTEN KREATOR BUKAN WARTAWAN, JANGAN ASAL HUJAT! Pahami Batas Kritik dan Risiko Hukum di Ruang Digital


‎Blitar,BATAVIANEWS.co.id -Kebebasan berekspresi di media sosial semakin terbuka. Siapa pun kini dapat menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan pemerintah, mengangkat persoalan publik, bahkan menyebarkan informasi kepada ribuan orang hanya melalui sebuah unggahan.
‎
‎Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan persoalan serius ketika kritik berubah menjadi serangan pribadi, tuduhan tanpa bukti, hingga penghinaan yang berpotensi berujung pada persoalan hukum.
‎
‎Fenomena ini mulai menjadi perhatian di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Blitar dan Tulungagung, serta di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan, Hong Kong, hingga Malaysia.
‎
‎Sebagian pengguna media sosial yang bukan berlatar belakang jurnalistik mulai memproduksi konten menyerupai pemberitaan. Foto pejabat diambil dari berbagai sumber, video orang lain diunggah ulang, kemudian ditambahkan narasi suara buatan kecerdasan artifisial (AI), tulisan berukuran besar bertuliskan “VIRAL“, serta komentar yang terkadang menggunakan bahasa kasar dan menyerang kehormatan seseorang.
‎
‎Persoalannya bukan terletak pada siapa yang boleh berbicara. Setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat. Persoalan muncul ketika kebebasan tersebut digunakan tanpa memperhatikan kebenaran informasi, etika komunikasi, hak orang lain, dan konsekuensi hukum.
‎
‎Lantas, apakah semua unggahan yang mengkritik pejabat dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik? Apakah konten kreator memiliki perlindungan hukum yang sama dengan wartawan? Dan bagaimana membedakan kritik yang sah dengan pernyataan yang berpotensi melanggar hukum?
‎
‎Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab agar kebebasan digital tidak berubah menjadi ruang penyebaran fitnah dan penghinaan.
‎
‎Secara konstitusional, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital.
‎
‎Kendati begitu, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan menghormati hak dan kebebasan orang lain sebagaimana prinsip pembatasan hak dalam Pasal 28J UUD 1945.
‎
‎Dalam konteks demokrasi, kritik terhadap pejabat publik, kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, pelayanan masyarakat, dan keputusan politik merupakan bagian penting dari kontrol sosial.
‎
‎Karena itu, kritik yang disertai fakta, argumentasi, dan kepentingan publik tidak boleh begitu saja disamakan dengan penghinaan.
‎
‎Contohnya, seorang konten kreator menyampaikan:
‎
‎”Saya menilai kebijakan pemerintah daerah mengenai bantuan pendidikan belum tepat sasaran. Berdasarkan kondisi di lapangan, masih ada warga yang memenuhi kriteria tetapi belum menerima bantuan.”
‎
‎Pernyataan tersebut merupakan kritik terhadap kebijakan yang disertai persoalan faktual untuk diuji dan diklarifikasi.
‎
‎Sebaliknya, apabila sebuah unggahan hanya berisi makian, julukan merendahkan, atau tuduhan yang tidak disertai dasar dan bukti, risiko hukumnya dapat berbeda.
‎
‎Meski demikian, batas antara kritik dan penghinaan tidak cukup ditentukan oleh pilihan kata semata. Konteks, substansi, sasaran pernyataan, unsur tuduhan, maksud, serta kepentingan umum tetap harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum.
‎
‎Intinya, pejabat publik boleh dikritik dengan keras. Namun, kritik harus diarahkan pada tindakan, kebijakan, dan kinerja, bukan menjadi pembenaran untuk menyebarkan tuduhan atau merendahkan martabat seseorang.
‎
‎UU PERS DAN KONTEN KREATOR: DI SINILAH PERBEDAAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
‎
‎Salah satu kesalahpahaman yang berkembang di ruang digital adalah anggapan bahwa setiap orang yang membuat konten informasi otomatis berstatus wartawan.
‎
‎Padahal, aktivitas membuat konten dan menjalankan pekerjaan jurnalistik memiliki karakteristik, tanggung jawab, serta mekanisme perlindungan hukum yang berbeda.
‎
‎Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik dalam kerangka perusahaan pers bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
‎
‎Pasal 8 UU Pers menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.
‎
‎Perlindungan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas jurnalistik yang sah dan profesional, bukan kekebalan pribadi dari seluruh tuntutan hukum.
‎
‎Produk jurnalistik juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri. Apabila seseorang merasa dirugikan oleh pemberitaan perusahaan pers, tersedia mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers.
‎
‎Dewan Pers memiliki fungsi antara lain melindungi kemerdekaan pers dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pemberitaan pers.
‎
‎Dengan demikian, sengketa yang benar-benar berkaitan dengan produk jurnalistik perlu terlebih dahulu ditempatkan dalam mekanisme penyelesaian pers sesuai kewenangan Dewan Pers dan ketentuan yang berlaku.
‎
‎
‎Sementara itu, konten kreator yang membuat video opini, hiburan, komentar, atau informasi secara mandiri tidak otomatis memperoleh perlindungan khusus berdasarkan UU Pers hanya karena kontennya membahas persoalan publik.
‎
‎Akan tetapi, mereka tetap memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh perlindungan hukum sebagai warga negara.
‎
‎Ada satu hal yang perlu dipahami: status hukum tidak semata-mata ditentukan oleh sebutan wartawan atau konten kreator. Aktivitas, kelembagaan, proses kerja, dan karakter produk yang dihasilkan juga perlu diperiksa.
‎
‎Jadi, wartawan bukan berarti kebal hukum dan konten kreator bukan berarti tidak memiliki perlindungan hukum. Keduanya memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab yang berbeda.
‎
‎WASPADA! KUHP BARU MENGATUR PENCEMARAN NAMA BAIK DI RUANG DIGITAL
‎
‎Kesalahan yang cukup sering terjadi adalah masih menggunakan Pasal 27A UU ITE seolah-olah ketentuan tersebut tetap berlaku tanpa perubahan hingga sekarang.
‎
‎Padahal, sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku. Berdasarkan ketentuan peralihan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 27A beserta ketentuan pidananya berlaku sampai diberlakukannya KUHP Nasional.
‎
‎Dengan demikian, untuk peristiwa setelah berlakunya KUHP Nasional, ketentuan mengenai pencemaran nama baik perlu merujuk pada pengaturan KUHP yang berlaku.
‎
‎Beberapa ketentuan yang perlu diketahui antara lain:
‎
‎Pasal 433 KUHP: Pencemaran Nama Baik
‎
‎Pasal 433 mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum.
‎
‎Untuk pencemaran secara lisan, ancaman pidananya paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak kategori II.
‎
‎Jika dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, ancaman pidananya paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III.
‎
‎Namun, ketentuan tersebut juga memberikan pengecualian apabila perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.
‎
‎Pasal 434 KUHP: Fitnah
‎
‎Tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sementara pelaku mengetahui bahwa tuduhan tersebut bertentangan dengan fakta, dapat masuk dalam ketentuan fitnah apabila unsur-unsur pidananya terpenuhi.
‎
‎Karena itu, menyebarkan dugaan sebagai fakta tanpa melakukan pemeriksaan informasi merupakan tindakan yang berisiko.
‎
‎Pasal 436 KUHP: Penghinaan Ringan
‎
‎Penghinaan yang tidak termasuk pencemaran atau pencemaran tertulis juga memiliki pengaturan tersendiri.
‎
‎Artinya, penggunaan kata-kata yang merendahkan seseorang tidak otomatis bebas dari persoalan hukum hanya karena dikemas sebagai komentar atau konten hiburan.
‎
‎Pasal 440 KUHP: Delik Aduan
‎
‎Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut apabila tidak ada pengaduan dari korban.
‎
‎Hal ini penting dipahami agar masyarakat tidak keliru menganggap setiap komentar kasar otomatis diproses sebagai perkara pidana.
‎
‎REPOST VIDEO ORANG LAIN, APAKAH IKUT BERTANGGUNG JAWAB?
‎
‎Inilah persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus.
‎
‎Di media sosial, sebuah video dapat menyebar melalui puluhan akun hanya dalam hitungan menit. Ada yang mengambil video asli, menambahkan narasi AI, memotong bagian tertentu, memberi judul provokatif, kemudian mengunggahnya kembali untuk mengejar jumlah penonton.
‎
‎Namun, tidak tepat jika dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan repost otomatis menjadi pelaku tindak pidana yang sama.
‎
‎Pertanggungjawaban hukum harus dilihat berdasarkan peran, pengetahuan, maksud, tindakan, isi unggahan, dan unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan.
‎
‎Orang yang sekadar membagikan informasi, orang yang menambahkan tuduhan baru, dan orang yang sengaja mengubah konteks untuk menyerang kehormatan seseorang tidak dapat serta-merta disamakan.
‎
‎Karena itu, konten kreator harus berhati-hati sebelum menggunakan video, foto, atau pernyataan milik orang lain sebagai bahan unggahan.
‎
‎Selain persoalan pencemaran nama baik, penggunaan foto dan video juga dapat bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
‎
‎Pasal 12 UU Hak Cipta mengatur penggunaan potret untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial yang pada prinsipnya memerlukan persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
‎
‎Sementara itu, penggunaan karya foto atau video milik pihak lain juga harus memperhatikan hak ekonomi dan hak moral pencipta serta pengecualian yang diatur undang-undang.
‎
‎Dengan demikian, mengambil foto seseorang tidak otomatis menjadi tindak pidana hanya karena dilakukan tanpa izin. Namun, tujuan penggunaan, hak atas karya, konteks, dan ketentuan yang berlaku harus diperiksa.
‎
‎JADILAH KONTEN KREATOR CERDAS HUKUM: GUNAKAN RUMUS 3K
‎
‎Tulisan ini bukan ajakan untuk membungkam konten kreator. Justru sebaliknya, kehadiran mereka merupakan bagian dari perkembangan demokrasi digital.
‎
‎Masyarakat membutuhkan lebih banyak warga yang berani menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan pemerintah, dan mengangkat persoalan yang selama ini tidak mendapat perhatian.
‎
‎Namun, keberanian harus disertai kecerdasan hukum dan tanggung jawab informasi.
‎
‎Ada tiga prinsip sederhana yang dapat digunakan sebelum mengunggah konten.
‎
‎KONTEKS
‎
‎Jelaskan persoalan yang sedang dibicarakan. Jangan langsung membangun narasi berdasarkan emosi, potongan video, atau informasi yang belum terverifikasi.
‎
‎Contoh:
‎
‎”Saya ingin menyampaikan persoalan mengenai pelaksanaan program bantuan pendidikan di Kabupaten Blitar.”
‎
‎KRITIK KEBIJAKAN
‎
‎Arahkan kritik pada kebijakan, keputusan, pelaksanaan program, dan kinerja pejabat publik.
‎
‎Contoh:
‎
‎”Menurut saya, pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi karena masih terdapat warga yang memenuhi persyaratan tetapi belum menerima manfaat.”
‎
‎Sampaikan fakta, sumber informasi, dan ruang klarifikasi apabila terdapat pihak yang disebutkan.
‎
‎KONSTRUKTIF
‎
‎Jangan berhenti pada kecaman. Berikan usulan dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎Contoh:
‎
‎”Pemerintah daerah perlu membuka data penerima bantuan, memperbaiki mekanisme pendataan, dan menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat.”
‎
‎Rumus 3K ini bukan jaminan bahwa suatu konten pasti bebas dari persoalan hukum. Namun, pendekatan tersebut dapat membantu membangun kritik yang lebih bertanggung jawab, berbasis fakta, dan berorientasi pada kepentingan publik.
‎
‎VIRALITAS BUKAN UKURAN KEBENARAN
‎
‎Di era media sosial, jumlah pengikut dan tingginya jumlah penonton sering dianggap sebagai ukuran keberhasilan seseorang.
‎
‎Padahal, viralitas tidak selalu menunjukkan kebenaran informasi. Sebuah konten dapat memperoleh jutaan penonton karena provokasi, tetapi pada saat yang sama berpotensi merugikan orang lain dan menimbulkan persoalan hukum bagi pembuatnya.
‎
‎Konten kreator, termasuk para Pekerja Migran Indonesia di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, serta masyarakat di Blitar dan Tulungagung, perlu memahami bahwa jarak geografis tidak menghapus tanggung jawab atas aktivitas digital yang dilakukan.
‎
‎Dunia digital memang tidak mengenal batas wilayah dalam penyebaran informasi. Namun, penegakan hukum tetap harus memperhatikan yurisdiksi, unsur perbuatan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
‎
‎Karena itu, jangan menjadikan kemarahan sebagai dasar pemberitaan, jangan mengubah dugaan menjadi kepastian, dan jangan menjadikan penghinaan sebagai strategi untuk mendapatkan perhatian publik.
‎
‎PENUTUP: KEBEBASAN BERPENDAPAT HARUS MENJADI KEKUATAN DEMOKRASI
‎
‎Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi merupakan dua unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan, apalagi digunakan untuk saling meniadakan.
‎
‎Wartawan memiliki tanggung jawab menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan standar profesional. Konten kreator juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disebarkan tidak merugikan orang lain melalui tuduhan, manipulasi, atau penghinaan.
‎
‎Pejabat publik pun harus memahami bahwa kritik masyarakat merupakan bagian dari pengawasan demokratis. Jabatan bukan alasan untuk menutup ruang kritik, menolak pertanyaan, atau menghindari pertanggungjawaban kepada publik.
‎
‎Sebaliknya, masyarakat juga harus memahami bahwa kebebasan berpendapat bukan kebebasan untuk menyerang kehormatan orang lain tanpa dasar.
‎
‎Ruang Hak Jawab, Hak Koreksi, klarifikasi, dan edukasi hukum harus terus dibuka agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara proporsional dan sesuai ketentuan.
‎
‎Pada akhirnya, tujuan kritik bukan menjatuhkan martabat seseorang, melainkan memperbaiki kebijakan, mengoreksi kekuasaan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
‎
‎Sebab, menjadi viral itu pilihan. Menjadi benar dan bertanggung jawab adalah kewajiban.
‎

‎Kritiklah kebijakannya, awasi kekuasaannya, periksa faktanya, dan hormati martabat sesama. Jangan sampai keinginan menjadi terkenal justru membuat seseorang berhadapan dengan persoalan hukum.

Related posts

Keluarga Pertanyakan Kematian Pratu Samuel, Temukan Sejumlah Luka pada Jenazah

egi murad

PADI Resmi Hadir di Tanimbar, Agustinus Masela Pimpin Kepengurusan

egi murad

Lonceng Bahaya dari Tanimbar: Tahanan Kabur, Borok Klasik Lapas Kelas III Saumlaki Terbongkar!

redaksi
Bahasa lain»