Nasional

Kemensos Matangkan Skema Pembiayaan PBI-JK Berdasarkan Desil, Target Berlaku 2027

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mematangkan skema pembagian pembiayaan iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dengan mengacu pada pengelompokan desil 1 hingga 8 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pemetaan tersebut dilakukan melalui konsolidasi data terpusat menggunakan sistem Perlinsos Digital berbasis DTSEN. Sistem ini mengintegrasikan data keluarga dari berbagai instansi, mulai Badan Pusat Statistik (BPS), Dukcapil Kemendagri, Samsat, ATR/BPN, PLN, hingga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Saifullah, pengelompokan berdasarkan desil akan memudahkan pemerintah menentukan penerima manfaat sekaligus membagi tanggung jawab pembiayaan antarinstansi dan pemerintah daerah.

“Dengan adanya penyajian dengan sistem atau dengan model desil ini, disajikan dalam bentuk desil, ini memudahkan pemerintah untuk menentukan sasaran. Dan bahkan kita bisa berbagi intervensi,” kata Saifullah di kawasan Kota Tua, Jakarta, Senin (2/11/2026) malam.

Ia menjelaskan, simulasi pembagian pembiayaan tersebut tengah dibahas bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Keuangan.

Dalam skema yang dirancang, kelompok desil 1 sampai 4 atau sekitar 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terbawah akan mendapatkan bantuan iuran melalui APBN. Jumlahnya diperkirakan mencapai 140 juta jiwa.

Sementara itu, kelompok desil 5 dan 6 direncanakan mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah kabupaten/kota. Adapun kelompok desil 7 dan 8 akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Meski demikian, pembiayaan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan melalui perusahaan akan tetap mendapatkan perlindungan dengan iuran yang dibayarkan pemberi kerja sesuai kewajibannya.

Saifullah mencontohkan, dari perkiraan 140 juta penduduk dalam kelompok desil 1 sampai 4, jumlah penerima bantuan yang harus ditanggung APBN bisa berkurang apabila sebagian sudah memperoleh jaminan kesehatan dari perusahaan tempat bekerja.

“Kalau kita hitung-hitung, semestinya Desil 1 sampai 4 itu kira-kira 140 juta. Nah, dari 1 sampai 4 itu sekitar 140 jutaan jiwa. Nah itu nanti bisa jadi, kita hanya 120 (juta), karena yang 20 jutanya dibantu oleh perusahaan di mana mereka bekerja,” ujarnya.

Ia menegaskan, penggunaan data tunggal yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih intervensi antarlembaga.

Pemerintah menargetkan proses pemutakhiran data dapat diselesaikan pada akhir 2026. Selanjutnya, skema pembiayaan baru tersebut diharapkan mulai diajukan pada 2027 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui pembagian tanggung jawab pembiayaan ini, pemerintah berharap seluruh masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 8 memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperluas Universal Health Coverage (UHC) sehingga seluruh kabupaten/kota di Indonesia dapat mencapai cakupan kesehatan semesta.***

Related posts

RUU Perampasan Aset Dibahas, DPR Soroti Nasib Pesantren dan Sekolah dari Hasil Tindak Pidana

egi murad

Dirjen Dukcapil Kemendagri Ungkap Jumlah Penduduk RI Sebanyak 288 Juta Jiwa per Akhir 2025

egi murad

SPPG Tak Lagi Diguyur Rp6 Juta Sehari! BGN Siapkan Aturan Baru, DPR Soroti Keamanan MBG

egi murad
Bahasa lain»