Maluku

Polres Tanimbar Klarifikasi Teguran Topi di SPKT, Sebut Bagian dari SOP Keamanan

SAUMLAKI, BATAVIA NEWS. — Polres Kepulauan Tanimbar, Polda Maluku, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai dugaan tindakan kurang menyenangkan terhadap seorang warga yang juga berprofesi sebagai wartawan di area Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Minggu malam (13/9/2026).

Kepala SPKT Polres Kepulauan Tanimbar, Iptu Reimal F. Patty, mengatakan kejadian tersebut bermula dari teguran petugas kepada seorang warga yang berada di halaman SPKT dengan masih mengenakan topi.

Menurut Reimal, teguran itu merupakan bagian dari penerapan prosedur keamanan dan ketertiban yang berlaku di lingkungan Mapolres Kepulauan Tanimbar, bukan tindakan yang ditujukan secara pribadi kepada warga maupun wartawan.

“Aturan tersebut berlaku setara untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan aman dan steril dari potensi gangguan keamanan,” kata Reimal dalam keterangannya.

Peristiwa tersebut terjadi setelah personel piket fungsi yang dipimpin Aiptu Agustinus Sermatang kembali dari lokasi kejadian perkara untuk menangani laporan masyarakat.

Saat tiba di area SPKT, petugas mendapati seorang warga yang datang mendampingi pelapor masih menggunakan penutup kepala.

Petugas kemudian meminta warga tersebut melepas topinya selama berada di area SPKT. Namun, teguran itu sempat dipersoalkan karena warga membandingkannya dengan personel kepolisian yang bertugas sebagai buru sergap atau buser dan juga mengenakan topi.

Petugas kemudian menjelaskan bahwa ketentuan bagi masyarakat yang memasuki area Mapolres berbeda dengan penggunaan atribut oleh personel dalam pelaksanaan tugas tertentu.

Polres Tanimbar menyebut masyarakat yang memasuki area Mapolres diminta melepas sejumlah penutup atau aksesori seperti helm, masker, kacamata hitam, dan topi. Ketentuan tersebut disebut berkaitan dengan sistem keamanan untuk memudahkan petugas mengenali identitas pengunjung serta mendukung pemantauan melalui kamera CCTV.

Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Iptu Olofianus Batlayeri, menegaskan proses teguran berlangsung di hadapan Kepala SPKT dan personel piket lainnya yang sedang menjalankan tugas pelayanan.

Polres Kepulauan Tanimbar juga memastikan laporan utama yang dibawa warga tersebut, yakni terkait dugaan percobaan pembunuhan atau penikaman, tetap menjadi perhatian dan ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum.

“Kami sangat menghargai rekan-rekan media sebagai mitra strategis Polri. Namun, kami juga mengimbau agar produk jurnalistik yang diterbitkan tetap mengedepankan asas konfirmasi dan perimbangan informasi agar tidak menimbulkan salah paham di tengah masyarakat,” ujar Olofianus.

Polri dan Wartawan Diminta Saling Menghormati

Di sisi lain, seorang warga yang juga mengetahui persoalan tersebut berharap hubungan antara kepolisian dan insan pers di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap dibangun melalui komunikasi dan saling menghormati.

Menurutnya, polisi dan wartawan memiliki peran berbeda tetapi sama-sama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kepolisian menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum, sedangkan wartawan memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik.

“Polisi dan wartawan sama-sama memiliki tugas penting untuk masyarakat. Polisi menjaga keamanan dan penegakan hukum, sedangkan wartawan menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, hubungan keduanya harus dibangun dengan komunikasi yang baik, bukan saling mempertentangkan,” katanya dengan meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Ia menilai persoalan yang muncul di lapangan sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan klarifikasi agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman antara aparat dan insan pers.

“Kalau ada kesalahpahaman, sebaiknya dibicarakan secara baik-baik. Wartawan harus menjalankan tugas sesuai kode etik jurnalistik, sementara aparat kepolisian juga perlu menjaga sikap humanis dan profesional ketika berhadapan dengan insan pers,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama antara Polri dan pers tidak sebatas tertuang dalam nota kesepahaman, tetapi juga diterapkan dalam praktik pelayanan masyarakat, keterbukaan informasi, serta penghormatan terhadap kebebasan pers yang bertanggung jawab.***

Related posts

‎KNPI TANIMBAR DORONG BLOK MASELA KEMBALI KE OFFSHORE: Cegah Konflik Sosial

redaksi

PADI Resmi Hadir di Tanimbar, Agustinus Masela Pimpin Kepengurusan

egi murad

‎EDITORIAL: Menimbang Nyawa, Menjaga Nurani. “Refleksi Etika dan Keadilan dalam Penegakan Hukum”

redaksi
Bahasa lain»