
Saumlaki,BATAVIANEWS.co.id -Penyelidikan dugaan korupsi pembayaran Utang Pihak Ketiga (UP3) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku, memasuki tahap pemeriksaan teknis lapangan.
Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku turun langsung ke sejumlah lokasi proyek di Saumlaki dengan melibatkan tenaga ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Maluku.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan kondisi fisik pekerjaan dengan dokumen administrasi dan nilai pembayaran yang menjadi bagian dari penyidikan. Hasil kajian ahli akan menjadi salah satu bahan bagi penyidik dalam menentukan kelanjutan penanganan perkara.
Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku, Azer Jongker Orno menjelaskan bahwa penilaian terhadap pekerjaan konstruksi membutuhkan keahlian teknis sehingga tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pemeriksaan penyidik.
”Penyidik tidak bisa menyimpulkan pekerjaan teknis. kita menggunakan ahli untuk melihat apakah pekerjaan Pak AT sesuai dengan yang dibayarkan atau tidak, sekaligus menentukan apakah layak dinaikkan statusnya atau tidak,” ujar Azer Orno di lokasi pemeriksaan, Sabtu (31/10/2026) siang.
Kejati Maluku Periksa Sejumlah Proyek Strategis di Tanimbar
Pemeriksaan lapangan dipimpin jajaran Pidsus Kejati Maluku, termasuk Kasidik Azer Orno bersama Kasi Ops Ahmad Birawa. Tim juga melibatkan tenaga ahli independen dari INKINDO Maluku serta jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar.
Sejumlah lokasi menjadi sasaran pemeriksaan, di antaranya proyek Pasar Baru Omele, pekerjaan infrastruktur jalan, bangunan pasar, penimbunan, hingga kawasan Bandara Mathilda Batlayeri.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik turut menghadirkan Direktur PT Lintas Yamdena, Agustinus Thiodorus alias AT.
Berdasarkan catatan penyidik, AT diketahui mengerjakan empat proyek yang berkaitan dengan perkara UP3 tersebut tanpa dokumen kontrak resmi. Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan administrasi dan kajian teknis.
Kejati Uji Fisik Proyek dan Mekanisme Pembayaran UP3
Pemeriksaan yang dilakukan Kejati Maluku tidak hanya berfokus pada besaran kewajiban pembayaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada pihak ketiga.
Penyidik juga mendalami kesesuaian antara pekerjaan yang diklaim telah dilaksanakan, kondisi fisik di lapangan, kelengkapan administrasi, dokumen kontrak, serta mekanisme pencairan anggaran.
Melalui pemeriksaan tersebut, Kejati Maluku berupaya memastikan apakah pekerjaan yang menjadi dasar penagihan utang daerah benar-benar terlaksana sesuai spesifikasi dan nilai pembayaran atau justru ditemukan ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Keterlibatan tenaga ahli INKINDO menjadi bagian penting untuk memberikan penilaian profesional terhadap aspek teknis pekerjaan. Hasil pemeriksaan itu nantinya dapat digunakan penyidik sebagai bahan evaluasi dalam menentukan langkah hukum berikutnya.
Dengan demikian, pengusutan dugaan korupsi pembayaran UP3 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kini tidak hanya menyentuh aspek administrasi dan keuangan daerah, tetapi juga menguji secara langsung keberadaan serta kualitas fisik proyek yang menjadi dasar pembayaran.
Perkembangan hasil pemeriksaan ahli dan pendalaman penyidikan Kejati Maluku selanjutnya menjadi hal penting untuk menjawab dugaan penyimpangan dalam pembayaran UP3 tersebut.
BATAVIANEWS.co.id akan terus memantau perkembangan penanganan perkara ini serta memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan dan tanggapan sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.
Kaperwil Maluku
(Petu)
