JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto membantah isu yang menyebut perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilakukan untuk menyingkirkan atau “mempreteli” orang-orang yang sebelumnya dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Bambang menilai pergantian sejumlah pejabat dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dikaitkan dengan upaya menjauhkan Jokowi dari pemerintahan Prabowo.
“Tidak ada. Tidak ada isu mempreteli, beritanya tidak benar,” ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menurut dia, pemerintahan Presiden Prabowo tetap berjalan solid. Ia juga menegaskan bahwa perubahan susunan kabinet tidak memiliki agenda khusus untuk mengurangi pengaruh maupun keberadaan pihak-pihak yang sebelumnya berada dalam pemerintahan Jokowi.
“Pemerintahan tetap solid. Tidak ada kaitannya dengan mempreteli. Itu hanya pergantian biasa saja,” katanya.
Sejumlah Pejabat Berganti
Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan perubahan terhadap sejumlah posisi strategis dalam pemerintahan.
Salah satu perubahan tersebut adalah pengangkatan Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), menggantikan Pratikno.
Pratikno kemudian dipercaya menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Pelantikan Sugiono sebagai Menko PMK berlangsung di Istana Negara pada Kamis (1/10/2026). Sehari kemudian, Jumat (2/10/2026), Pratikno dilantik sebagai Ketua Wantimpres.Selain kedua nama tersebut, Prabowo juga melakukan sejumlah pergantian lainnya. Bahlil Lahadalia dipercaya menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi, Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, serta Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
Pergantian tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi politik mengenai arah pemerintahan Prabowo, termasuk anggapan adanya upaya mengurangi peran kelompok yang sebelumnya berada di lingkaran pemerintahan Jokowi.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa reshuffle merupakan bagian dari penataan pemerintahan dan tidak berkaitan dengan upaya “mempreteli” kekuatan politik tertentu.***
