Maluku

CSR Pertamina Saumlaki Dipertanyakan, Kades Olilit Raya: Jangankan Rapat, Dialog Pun Tidak Ada

SAUMLAKI, BATAVIANEWS.co.id – Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku, menjadi sorotan. Pemerintah Desa Olilit Raya mengaku belum pernah dilibatkan dalam komunikasi maupun pembahasan program CSR perusahaan tersebut.

Padahal, Desa Olilit Raya merupakan salah satu wilayah penyangga yang berada di sekitar kawasan operasional Fuel Terminal Saumlaki.

Kepala Desa Olilit Raya mengungkapkan, selama dirinya menjabat, belum pernah ada pertemuan ataupun dialog resmi dengan pihak Pertamina Saumlaki yang membahas program tanggung jawab sosial perusahaan.

“Selama saya menjabat, jangankan rapat, dialog juga belum ada,” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (30/10/2026).

Ia juga menyebut pemerintah desa belum pernah menerima undangan, permintaan pengajuan usulan program prioritas, maupun laporan tertulis terkait pelaksanaan dan realisasi CSR/TJSL Pertamina untuk masyarakat Olilit Raya.

“Bagaimana kita mau tanya nilai anggaran dan sebagainya, sementara nol sama sekali? Tidak pernah menerima laporan tertulis juga. Intinya semua tidak ada. Surat untuk membangun komunikasi tidak pernah ada, lalu bagaimana mau bertemu, berbicara, atau mengusulkan sesuatu?” ujarnya.

Pelibatan Desa Penyangga Dipertanyakan

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program TJSL Pertamina Fuel Terminal Saumlaki, khususnya untuk periode anggaran 2023, 2024, dan 2025.

Persoalan ini bukan sekadar mengenai bantuan dana kepada pemerintah desa, melainkan menyangkut keterbukaan program, pelibatan masyarakat, serta sejauh mana kegiatan sosial perusahaan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor energi dan menjalankan operasional di wilayah Kepulauan Tanimbar, Pertamina diharapkan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan masyarakat di sekitar fasilitas operasionalnya.

Ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara pelaksanaan program TJSL BUMN mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023.

Dalam konteks tersebut, keterbukaan mengenai perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program menjadi penting agar masyarakat mengetahui bentuk kontribusi perusahaan.

Pemerintah Desa Olilit Raya berharap Pertamina membuka ruang komunikasi sehingga kebutuhan dan usulan masyarakat dapat disampaikan serta menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pemberdayaan.

Klarifikasi Pertamina Belum Diperoleh

Untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, wartawan berupaya meminta penjelasan langsung kepada manajemen PT Pertamina Fuel Terminal Saumlaki.

Pada Jumat (30/10/2026) sekitar pukul 14.00 WIT, wartawan mendatangi kantor Fuel Terminal Saumlaki guna meminta klarifikasi terkait pelaksanaan CSR/TJSL, termasuk mekanisme penyaluran, alokasi anggaran, serta keterlibatan desa-desa penyangga.

Namun, Kepala Pertamina Saumlaki, Anli, belum dapat menemui wartawan. Informasi tersebut disampaikan melalui petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk kantor.

“Bapak katakan belum ada waktu, alias masih sibuk di dalam satu minggu ini,” ujar Andi Samangun, petugas keamanan yang menyampaikan pesan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Pertamina Saumlaki belum memberikan penjelasan langsung mengenai pengakuan Pemerintah Desa Olilit Raya tersebut.

Redaksi Batavia News tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi manajemen Fuel Terminal Saumlaki maupun Pertamina wilayah Maluku-Papua, termasuk mengenai data realisasi anggaran dan kegiatan TJSL selama beberapa tahun terakhir.

Masyarakat Minta Evaluasi dan Transparansi

Persoalan ini turut menjadi perhatian sejumlah tokoh dan warga masyarakat desa penyangga. Mereka meminta manajemen Pertamina wilayah Maluku-Papua mengevaluasi pelaksanaan program TJSL Fuel Terminal Saumlaki.

Masyarakat juga berharap Kementerian BUMN dan instansi terkait mendorong keterbukaan informasi mengenai kontribusi sosial perusahaan di wilayah Kepulauan Tanimbar.

Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui program yang telah dilaksanakan, besaran anggaran yang dialokasikan, penerima manfaat, serta dampak kegiatan terhadap kehidupan warga sekitar.

Keberadaan fasilitas energi yang berstatus objek vital nasional tentu memiliki kepentingan strategis. Namun, perhatian terhadap keamanan operasional juga perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Kini, publik menunggu penjelasan Pertamina mengenai pelaksanaan CSR/TJSL Fuel Terminal Saumlaki, termasuk sejauh mana desa-desa penyangga telah dilibatkan dan memperoleh manfaat dari program tersebut.***

Related posts

Percobaan Penusukan di Pasar Baru Tanimbar, Keluarga Korban Desak Polisi Segera Bertindak

egi murad

PADI Resmi Hadir di Tanimbar, Agustinus Masela Pimpin Kepengurusan

egi murad

‎Gerak Cepat Polres Tanimbar Panggil Manajemen Karaoke Diva, Tegaskan Larangan Pekerjakan Anak di Bawah Umur

redaksi
Bahasa lain»