Saumlaki,BATAVIANEWS.co.id -Di balik megahnya status Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang menyokong napas energi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Saumlaki menyimpang dari wajah kemanusiaan, Jumat (30/10/2026)
BUMN raksasa penyedia energi ini diduga kuat telah bertahun-tahun melalaikan kewajiban konstitusionalnya: menutup mata dan merapatkan dompet dari penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi warga desa-desa penyangga.
Masyarakat di ring-1 wilayah operasional Saumlaki setiap hari harus hidup berdampingan dengan potensi risiko tinggi-mulai dari ancaman pencemaran lingkungan, kebisingan, hingga bahaya teknis keselamatan operasional terminal BBM. Namun tragisnya, hak dasar warga untuk memperoleh program pemberdayaan dan kompensasi sosial justru diduga dipangkas habis tanpa kejelasan.
Menabrak Tembok Hukum Nasional
Langkah Pertamina Saumlaki yang terindikasi “puasa” penyaluran CSR ini bukan sekadar persoalan etika bisnis yang cacat, melainkan bentuk pembangkangan terang-terangan terhadap sederet regulasi hukum tertinggi di Indonesia:
Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Menggariskan secara eksplisit bahwa perseroan yang mengelola atau berkaitan langsung dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Pasal 88 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN: Menegaskan mandatori BUMN untuk menyisihkan sebagian laba bersihnya demi pembinaan masyarakat sekitar (Community Development).
Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2023: Mengunci prioritas utama program TJSL BUMN wajib berfokus pada kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional terdekat (ring-1).
Ketika BUMN lain berlomba-lomba menyejahterakan warga di daerah penyangga, pertanyaannya: Ke mana mengalirnya dana realisasi anggaran CSR/TJSL Pertamina Fuel Terminal Saumlaki selama bertahun-tahun ini?
Alasan “Sibuk” dan Benteng Security
Usaha awak media MAHATVA.ID untuk meminta klarifikasi dan menagih transparansi dari Pimpinan Pertamina Saumlaki justru direspon dengan sikap dingin serta terkesan menghindar dari pimpinan instansi plat merah tersebut.
Pada Jumat (30/10/2026) pukul 14.00 WIT, saat wartawan menyambangi kantor Fuel Terminal Saumlaki, Kepala Pertamina, Anli, enggan menemui media. Pesan dingin hanya dititipkan lewat petugas keamanan (security) di pintu gerbang.
”Bapak katakan belum ada waktu, alias masih sibuk di dalam satu minggu ini,” ujar Andi Samangun, anggota security yang bertugas menyampaikan pesan pimpinannya.
Sikap bungkam dan kebiasaan “bersembunyi” di balik ketiak petugas keamanan ini makin menguatkan kecurigaan publik atas ketidaktransparanan tata kelola anggaran sosial di tubuh Pertamina Saumlaki.
Bom Waktu Ketegangan Sosial: Desak Kementerian BUMN Turun Tangan
Pengabaian yang terjadi bertahun-tahun ini ibarat menanam bom waktu. Hubungan industrial dan sosial antara masyarakat adat/desa penyangga dengan pihak pengelola Terminal BBM Saumlaki kini berada di titik nadir krisis kepercayaan.
Tidak ingin terus dibodohi, tokoh dan warga masyarakat penyangga mendesak keras Manajemen Pertamina Wilayah Maluku-Papua serta Menteri BUMN untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif. Kinerja serta alokasi anggaran CSR/TJSL Pertamina Saumlaki wajib dibongkar secara terbuka ke publik, dan jajaran pimpinan yang terbukti lalai harus dievaluasi secara tegas.
Masyarakat Tanimbar tidak butuh alasan “sibuk”. Mereka menuntut hak hukum dan keadilan sosial yang selama ini tersandera di bawah cengkeraman operasional obvitnas Pertamina Saumlaki.
Kaperwil Maluku
(Petrus.L)
