Hukum

Muhadjir Effendy Akui Tak Pernah Minta Pertimbangan Yaqut soal Tambahan Kuota Haji 10 Ribu Jemaah

JAKARTA, BATAVIA NEWS – Mantan Menteri Agama ad interim Muhadjir Effendy mengungkapkan dirinya tidak pernah meminta pertimbangan Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, terkait keputusan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 jemaah pada 2022.

Hal tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola kuota haji yang menyeret sejumlah pihak sebagai terdakwa.

Dalam persidangan, Yaqut mempertanyakan apakah Muhadjir sempat menghubunginya ketika dirinya berada di Arab Saudi untuk membahas keputusan terkait tambahan kuota tersebut.

Yaqut juga menanyakan kemungkinan komunikasi dilakukan melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama.

Muhadjir kemudian menegaskan bahwa komunikasi tersebut tidak pernah dilakukan.

“Tidak, tidak, tidak sempat. Baik kepada saya maupun kepada jajaran saya, termasuk Dirjen PHU, tidak sempat melakukan komunikasi elektronik,” ujar Muhadjir dalam persidangan.

Menurut Muhadjir, komunikasi yang lebih intensif ketika itu justru dilakukan bersama Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

“Pokoknya dari kementerian itu yang intens memang kami dengan Sekjen, Pak Sekjen PLT, untuk diskusi-diskusi,” katanya.

Muhadjir menjelaskan, keputusan tersebut antara lain didasarkan pada pertimbangan agar pejabat dan jajaran Kementerian Agama yang telah berada di Makkah dapat berkonsentrasi menangani pelaksanaan ibadah haji yang sedang berlangsung.

“Karena pertimbangan saya, mereka yang sudah berada di sana, biar fokuslah untuk mengurusi urusan haji yang ada di Makkah itu,” ujarnya.

Empat Terdakwa

Perkara dugaan korupsi kuota haji ini menjerat sejumlah terdakwa. Mereka yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

KPK Sebut Kerugian Negara Rp622,09 Miliar

Dalam dakwaannya, jaksa KPK menyebut perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sedikitnya Rp622,09 miliar.

Nilai kerugian tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 hingga 2024 di Kementerian Agama.

Kerugian negara itu disebut berasal dari tiga komponen.

Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang dinilai tidak seharusnya berangkat, dengan nilai mencapai Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 untuk jemaah yang dinilai tidak seharusnya berangkat sebesar Rp143,92 miliar.Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, total kerugian negara yang didakwakan mencapai Rp622,09 miliar.

Jaksa mendakwa para terdakwa dengan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perkara tersebut masih bergulir di pengadilan. Seluruh terdakwa tetap memiliki hak untuk membela diri dan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.***

Related posts

KMPPN Datangi KPK, Minta Dugaan Konflik Kepentingan Proyek Rp4,3 Miliar di Dispertan Kalsel Diusut

egi murad

Kasus Etomidate di Tangsel: AKP Pardiman Tak Jadi Tersangka, Enam Personel Jalani Sidang Etik

egi murad

Amnesty Indonesia Kritik Penangkapan Dua Warganet Terkait Pidato Presiden, Nilai Bertentangan dengan Putusan MK

egi murad
Bahasa lain»