Nasional

Mahfud MD Dorong Judi Online Masuk RUU Perampasan Aset, Kejar Dalang hingga Aliran Uang

JAKARTA, BATAVIA NEWS – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong agar tindak pidana judi online (judol) secara tegas dimasukkan ke dalam cakupan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menurut Mahfud, judi online memiliki karakteristik kejahatan yang melibatkan perputaran uang dalam jumlah besar. Karena itu, pendekatan pemberantasan tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku di tingkat operasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam Podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, yang dikutip pada Jumat (11/9/2026).

Mahfud menilai keberadaan ketentuan perampasan aset dapat menjadi instrumen penting untuk membongkar jaringan judi online hingga pihak yang berada di balik operasionalnya.

“Sehingga judi online itu lalu selama ini juga penyelesaiannya tidak tuntas, hanya menyangkut pelaku-pelaku lapangan, operatornya ndak,” ujar Mahfud.

Ia menilai, apabila judi online masuk dalam cakupan RUU Perampasan Aset, penegak hukum akan memiliki ruang yang lebih kuat untuk menelusuri sekaligus menyasar hasil kejahatan yang diperoleh dari aktivitas tersebut.

Minta Pembahasan RUU Perampasan Aset Transparan

Selain persoalan judi online, Mahfud turut menyoroti proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang saat ini berlangsung di DPR RI.

Ia meminta pemerintah dan DPR membuka proses penyusunan regulasi tersebut kepada publik. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui perkembangan draf maupun perubahan substansi yang sedang dibahas.

Mahfud mengatakan keterbukaan penting agar pembahasan regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan dan penyitaan aset tidak berlangsung secara tertutup.

Ia juga mendorong agar pasal-pasal dalam RUU tersebut dipublikasikan sehingga masyarakat dapat memberikan masukan terhadap substansi yang sedang disusun.

“Ya harus, harus diumumkan. Ini yang sekarang sedang dibahas oleh DPR. Lalu RDPU, ya pelibatan masyarakat,” kata Mahfud.

DPR Bahas 13 Jenis Tindak Pidana

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah memasukkan 13 kategori tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset dalam pembahasan RUU tersebut.

Daftar itu mencakup tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, serta penyelundupan manusia.

Selain itu, terdapat penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya; tindak pidana di bidang kehutanan; lingkungan hidup; perpajakan; perbankan; perasuransian; dan pertambangan.

Dua kategori lainnya yakni tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dorongan Mahfud agar judi online turut masuk dalam cakupan tersebut menambah sorotan terhadap arah pembahasan RUU Perampasan Aset, terutama dalam upaya mengejar keuntungan hasil kejahatan sekaligus membongkar aktor yang berada di balik jaringan kriminal.***

Related posts

Prabowo: Jangan Tunggu Dibersihkan, Aparat Harus Segera Benahi Diri

egi murad

KSPSI Copot Listyo Sigit Prabowo dari Ketua Dewan Penasihat, Pengganti Belum Ditentukan

egi murad

1.095 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakarta Pusat, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Situasional

egi murad
Bahasa lain»