JAKARTA, BATAVIANEWS.CO.ID – Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang memiliki batas waktu dinilai Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebagai sinyal politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Doli pada prinsipnya menyatakan setuju dengan substansi pernyataan AHY mengenai pentingnya menjaga demokrasi. Namun, ia melihat cara penyampaian dan posisi politik AHY saat ini memberikan kesan berbeda.
“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara,” kata Doli kepada wartawan, Senin (7/9/2026).
Menurut Doli, gestur serta posisi politik AHY dapat dibaca sebagai sinyal kesiapan untuk menjadi salah satu kandidat dalam kontestasi Pilpres mendatang.
“Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang,” ujarnya.
Soroti Posisi AHY di Pemerintahan
Doli kemudian mengingatkan bahwa AHY saat ini merupakan bagian dari pemerintahan. Karena itu, menurut dia, seluruh pihak yang berada dalam pemerintahan memiliki tanggung jawab menghadapi berbagai persoalan yang tengah dirasakan masyarakat.
“Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi,” katanya.
Doli menilai persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. DPR dan partai politik juga memiliki peran dalam mencari solusi.
“Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” tuturnya.
Ia melihat dinamika tersebut semakin menunjukkan bahwa magnet Pilpres 2029 mulai terasa. Sejumlah kekuatan politik, kata Doli, bahkan mulai mempersiapkan langkah masing-masing.
“Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata ‘magnet’ Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda,” ungkapnya.
Doli Singgung Poros Solo dan Cikeas
Doli juga menyinggung langkah politik sejumlah tokoh yang mulai menunjukkan arah menjelang Pilpres 2029. Salah satunya Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang disebutnya telah merepresentasikan salah satu poros politik.
Menurut Doli, kini muncul sinyal dari kekuatan politik lain yang dikaitkan dengan Cikeas.
“Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu ‘poros politik’ (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi ‘poros politik’ (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat,” kata Doli.
Ia menilai situasi tersebut cukup menarik karena kekuatan-kekuatan politik yang mulai menunjukkan arah menuju Pilpres 2029 saat ini masih berada dalam pemerintahan yang sama.
“Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada ‘satu kapal’ di dalam pemerintahan,” ujarnya.
Golkar Belum Bicara Pilpres 2029
Meski membaca adanya dinamika menuju Pilpres 2029, Doli menegaskan Partai. Golkar tetap menghormati sikap politik setiap partai.
Menurutnya, menentukan agenda dan langkah politik merupakan kewenangan masing-masing partai.
“Golkar menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik. Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik,” katanya.
Doli juga menyinggung satu poros politik lain yang hingga kini disebut belum menyatakan kesiapan secara terbuka untuk bertarung pada Pilpres 2029.
“Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu ‘poros politik’ penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029,” ujarnya.
Namun, untuk Golkar, Doli memastikan partainya masih memilih fokus pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
,”Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi,” tegasnya.
Pernyataan AHY Soal Kekuasaan
Sebelumnya, AHY berbicara mengenai perjalanan Partai Demokrat dalam politik nasional saat memberikan sambutan dalam peringatan 25 tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).
AHY mengatakan Demokrat pernah berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Partainya juga pernah mengalami kemenangan dan kekalahan dalam kontestasi politik.
Menurut AHY, pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bahwa demokrasi harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun.
“Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun,” kata AHY.
Ia menegaskan bahwa pemilu merupakan hak rakyat sehingga hak untuk memilih maupun dipilih harus dihormati.
AHY kemudian merujuk pada pengalaman pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlangsung selama dua periode.
Menurutnya, pergantian kekuasaan setelah dua periode pemerintahan SBY berlangsung secara damai dan demokratis.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” ujar AHY.
AHY menambahkan bahwa jabatan politik memiliki masa dan siklus, tetapi tanggung jawab kepada rakyat harus terus dijalankan.
“Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” imbuhnya***
