JOMBANG, BATAVIA NEWS – Tokoh senior Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus calon Ketua Umum PBNU, KH Marsudi Syuhud, menyatakan kesiapannya mengawal tujuh arahan para kiai sepuh yang lahir dari pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.
Bagi Marsudi, tujuh arahan tersebut bukan sekadar pesan moral menjelang Muktamar ke-35 NU. Ia memandangnya sebagai bentuk kegelisahan para masyayikh terhadap kondisi organisasi sekaligus ikhtiar menjaga NU agar tetap berada pada jalur perjuangan yang telah dibangun sejak awal.
Marsudi menilai momentum Muktamar ke-35 NU harus menjadi titik awal pembenahan internal. Menurutnya, amanat para kiai sepuh tidak semestinya berhenti sebagai seruan, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata.
“Tujuh arahan dari kiai sepuh ini harus dilaksanakan dalam Muktamar kali ini. Sebab jika tidak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi? Kalau bukan kita yang melakukan, mau siapa lagi?” ujar Marsudi dalam keterangannya di Jombang, Sabtu (29/8/2026).
Ia mengatakan, maklumat yang disampaikan para masyayikh Lirboyo menggambarkan kekhawatiran terhadap dinamika yang berkembang di tubuh PBNU.
“Ini adalah bentuk kegelisahan para Masyayikh. Jangan biarkan para kiai sepuh menangis melihat kondisi PBNU selama ini. Semoga ini menjadi senjata pusaka untuk menyelamatkan NU dan jam’iyyah-nya,” katanya.
Tujuh Amanat yang Diminta Dikawal
Marsudi menegaskan, seluruh peserta Muktamar atau muktamirin perlu memahami substansi tujuh arahan tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menentukan arah organisasi.
Pertama, menghentikan politisasi dan transaksi politik. Muktamar diharapkan terbebas dari manipulasi, rekayasa maupun praktik politik uang yang berpotensi mencederai proses pengambilan keputusan organisasi.
Kedua, menolak intervensi dari luar. Agenda Muktamar ke-35 NU diminta tidak ditunggangi maupun dipengaruhi kepentingan eksternal yang dapat menggeser kepentingan jam’iyyah.
Ketiga, menguatkan kembali Khittah 1926. NU didorong kembali pada jati dirinya sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang memiliki kemandirian dalam menjalankan perjuangannya.
Keempat, mengedepankan musyawarah dan kebijaksanaan ulama. Tradisi tabayun, musyawarah dan mufakat harus dikedepankan, termasuk menghormati dawuh para ulama sepuh di tengah dinamika pemilihan kepemimpinan.
Kelima, menjaga persatuan jam’iyyah. Seluruh pihak diminta menghindari provokasi, perpecahan serta pola dukung-mendukung yang berlebihan agar ukhuwah Nahdliyin tetap terjaga.
Keenam, memastikan integritas kepemimpinan. Sosok yang nantinya memimpin PBNU harus memiliki komitmen moral, akhlak dan rekam integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketujuh, menyelamatkan marwah NU. Muktamar diharapkan menjadi momentum kebangkitan moral sekaligus upaya menjaga masa depan NU agar tetap memberikan kemaslahatan bagi umat dan bangsa.
Marsudi menegaskan, tujuh arahan tersebut harus menjadi perhatian bersama seluruh peserta Muktamar. Ia berharap proses pergantian kepemimpinan tidak justru meninggalkan luka dan perpecahan di tubuh NU.
Menurutnya, menjaga marwah organisasi jauh lebih penting dibanding kepentingan kelompok maupun kontestasi sesaat.
“Jangan biarkan para kiai sepuh menangis,” menjadi pesan yang ia tekankan dalam upaya mengawal amanat para masyayikh tersebut. ***(A Firmansyah)
