Maluku

‎Soni Ratisa, Saksi Pelapor Kasus “Cinai” Terpojok di Ruang Sidang Saumlaki: Berbelit-Belit hingga Mengaku “Tidak Tahu”

Saumlaki,BATAVIANEWS.co.id -Persidangan perkara dugaan tindak pidana terkait penggunaan kata “Cinai” dalam grup WhatsApp dengan terdakwa Nikolas Besitimur, seorang jurnalis sekaligus aktivis kembali memanas di Pengadilan Negeri Saumlaki, Jumat (20/11/2026).Pukul 15:30 WIT.

‎Dalam agenda pemeriksaan saksi, kesaksian Soni Ratisa menjadi titik ledak ruang sidang setelah rentetan pernyataannya dinilai goyah, berbelit-belit, berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga berujung pada jawaban “tidak tahu” di hadapan tim kuasa hukum terdakwa dan majelis hakim.

‎​Pemeriksaan ini digelar sebagai bagian krusial dari proses pembuktian untuk menguji konsistensi keterangan saksi, kesesuaiannya dengan dokumen pemeriksaan sebelumnya, serta keabsahan bukti komunikasi digital yang dipersoalkan dalam perkara ini.

‎​Asumsi Kata “Cinai” dan Jawaban “Tidak Tahu”

‎​Tekanan bermula ketika kuasa hukum terdakwa, Ruben Raturesy Serang,.SH, melontarkan pertanyaan tajam terkait dasar pemaknaan kata “Cinai”.

Ruben menyoroti bahwa kata tersebut hanya diasumsikan oleh saksi Soni Ratisa, mengingat istilah “Cinai” bukan bahasa baku yang tercatat dalam kamus bahasa Indonesia mana pun, dan mempertanyakan dasar pengakuannya yang dikaitkan dengan salah satu etnis Tionghoa di Indonesia.

‎​Menanggapi hal tersebut, Soni Ratisa menyatakan bahwa kaitan kata “Cinai” dengan etnis Cina merupakan pendapat pribadinya.

‎Namun, ketika Ruben masuk lebih jauh ke substansi, mempertegas apakah kata “Cinai” benar masuk dalam salah satu etnis atau tidak-Soni justru menjawab singkat, “Saya tidak tahu.”

‎​Selisih 40 Tangkapan Layar dan 13 Bukti BAP

‎​Keanehan kembali mencuat saat pendalaman bukti digital. Dalam persidangan terungkap adanya sekitar 40 tangkapan layar (screenshot) di grup WhatsApp yang berkaitan dengan persiapan pelaporan kasus ini, sementara di hasil BAP penyidik tercatat hanya ada 13 tangkapan layar.

‎​Soni Ratisa beralasan bahwa memang ada sekitar 40 tangkapan layar, tetapi hanya 13 yang difilter untuk diajukan.

‎​Ketika didalami terkait isi tangkapan layar yang memuat frasa seperti “Legislatif Cinai”, “eksekutif Cinai”, dan “kontraktor Cinai”, serta dalam kapasitas bagian mana saksi merasa tersinggung, Soni mengaku merasa tersinggung sebagai warga keturunan Tionghoa.

‎​Klaim Pencarian Malam Hari yang Dibantah Terdakwa

‎​Situasi kian memanas ketika saksi dihujani pertanyaan mengenai apakah penggunaan kata “Cinai” memicu konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Tanimbar.

‎Soni mengklaim bahwa pada malam harinya terdakwa sempat dicari oleh kelompoknya, namun tidak bertemu sehingga tidak terjadi insiden apa pun.

‎​Klaim tersebut langsung berseberangan dengan kesaksian terdakwa Nikolas Besitimur. Nikolas menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dicari oleh kelompok Soni Ratisa terkait kasus kata “Cinai”, melainkan dicari dalam persoalan lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan perkara tersebut.

‎​Kontradiksi inilah yang mempertegas kesan bahwa keterangan saksi berbelit-belit. Majelis hakim pun ikut menyoroti pernyataan tersebut dengan mempertanyakan secara langsung kepada saksi apakah benar dirinya menyebut bahwa terdakwa dicari oleh paguyuban atau kelompok keturunan Cina.

‎​Mengaku Bertindak Sendiri, Kuasa Hukum Soroti Dimensi Etnis

‎​Kuasa hukum terdakwa lainnya, Hernanto Permelai Permaha.,SH, kemudian mencecar keberadaan organisasi atau paguyuban Tionghoa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sekaligus menanyakan apakah sebelum melapor ke Polres, Soni berkomunikasi dengan pihak paguyuban untuk melanjutkan perkara ini.

‎​Soni menjawab tegas bahwa dirinya tidak mewakili pihak mana pun dan tidak melibatkan maupun mewakili organisasi apa pun. “Saya mewakili diri Saya sendiri untuk melanjutkan perkara ini,” ujarnya-menunjukkan bahwa langkah pelaporan tersebut merupakan inisiatif pribadi tanpa mandat golongan tertentu.

‎​Saat Hernanto kembali menanyakan apakah ada pihak lain selain saksi yang menunjukkan reaksi, Soni menjawab, “Tidak tahu.”

‎​Sementara itu, kuasa hukum Pius Batmomolin.,SH, mencecar siapa saja pihak lain di luar saksi yang merasa tersinggung. Soni menyebut dirinya sebagai salah satu, bersama beberapa teman serta beberapa warga Tanimbar bergaris keturunan Tionghoa yang ikut merasa tersinggung.

‎​Kendati begitu, ketika ditanya mengenai siapa saja yang ikut dalam aksi bersama, Soni menolak membuka identitas mereka.

‎”Saya tidak bersedia menyebutkan nama-nama dan Saya sendiri yang melakukan dan tidak bersedia melibatkan siapapun dalam kasus ini, dan tidak mau ada gesekan antar mereka,” kata Soni.

‎​Menutup pendalaman pada aspek tersebut, Pius Batmomolin masuk ke substansi perkara dan menegaskan bahwa apabila persoalan ini dikaitkan dengan etnis Tionghoa, maka perkara tersebut tidak bisa dibicarakan secara personal semata.

‎Keterangan itu menjadi bagian dari dinamika persidangan yang selanjutnya perlu dinilai bersama keterangan saksi lainnya, bukti dokumen, bukti digital, serta argumentasi para pihak.

‎Konteks komunikasi menjadi bagian dari pembuktian

‎Dalam perkara yang berkaitan dengan komunikasi digital, pembuktian tidak hanya menyangkut kata atau frasa yang dipersoalkan, tetapi juga konteks penggunaan, tujuan komunikasi, pihak yang menerima pesan, serta unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

‎Karena itu, penilaian mengenai apakah penggunaan kata “Cinai” memiliki muatan diskriminatif, penghinaan, atau karakter lain yang relevan secara hukum tidak semestinya dilepaskan dari keseluruhan konteks komunikasi dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

‎Keterangan saksi, termasuk apabila terdapat perbedaan dengan BAP, merupakan bagian dari materi pembuktian yang akan dinilai oleh majelis hakim. Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti dan fakta persidangan.

‎Persidangan berlanjut

‎Persidangan perkara Nikolas Besitimur akan berlanjut pada agenda pemeriksaan berikutnya. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum masih memiliki ruang untuk menghadirkan, menguji, serta menguraikan bukti dan argumentasi masing-masing sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

‎Dengan demikian, seluruh keterangan yang muncul dalam persidangan perlu ditempatkan dalam kerangka proses pembuktian yang berlangsung, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan kewenangan pengadilan dalam menentukan fakta serta penilaian hukum atas perkara tersebut.

Related posts

Andreas Mathias Go Umumkan Pergantian Pemred Jurnal Kepulauan News

egi murad

Percobaan Penusukan di Pasar Baru Tanimbar, Keluarga Korban Desak Polisi Segera Bertindak

egi murad

Pomdam Jaya Periksa 17 Saksi Kasus Dugaan Markas Judol di Rumah Dinas TNI Cijantung

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»