Nasional

DPN Bahas Pengamanan Komunikasi Negara dan Tata Kelola Penyadapan, Libatkan BSSN hingga TNI-Polri

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Dewan Pertahanan Nasional (DPN) memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan informasi dan komunikasi strategis negara. Sejumlah pejabat tinggi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), TNI, Polri, serta kementerian terkait dilibatkan dalam pembahasan pengamanan komunikasi hingga tata kelola penyadapan sesuai ketentuan hukum (lawful interception).

Pembahasan tersebut berlangsung melalui forum Administrative Governance Alignment Meeting (ADMIN GAME) di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada 18-19 November 2026.

Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan pemahaman antarinstansi, memetakan potensi kerawanan, sekaligus menguji kesiapan koordinasi nasional melalui simulasi berbasis skenario.

Kegiatan dibuka Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan yang juga menjabat Sekretaris DPN, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.

Dalam sambutannya, Richard menekankan bahwa menjaga kedaulatan negara tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan militer dan pertahanan fisik. Perlindungan informasi serta keandalan komunikasi strategis juga menjadi bagian penting dari sistem pertahanan nasional.

“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga melalui kemampuan melindungi informasi, menjaga keandalan komunikasi strategis, dan memastikan seluruh unsur negara dapat bertindak bersama ketika menghadapi ancaman,” ujar Richard dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11).

DPN menilai perkembangan teknologi dan perubahan situasi strategis global telah memunculkan tantangan baru bagi keamanan nasional. Ancaman tersebut mencakup intrusi siber, penyusupan ilegal ke komunikasi strategis, spionase, operasi pengaruh digital, hingga penyalahgunaan akses terhadap informasi penting negara.

Berbagai bentuk ancaman itu dinilai dapat mengganggu jalannya pemerintahan, memengaruhi proses pengambilan keputusan, serta merugikan kepentingan nasional.

Dalam forum ADMIN GAME, peserta membahas sejumlah agenda prioritas, mulai dari perlindungan komunikasi strategis, keamanan data dan informasi geospasial, pengawasan penyadapan berdasarkan hukum, forensik digital, ketahanan sistem navigasi penerbangan, hingga pemulihan sistem informasi strategis nasional.

Pembahasan juga diarahkan pada penguatan sistem peringatan dini, identifikasi celah regulasi, kejelasan batas kewenangan setiap lembaga, serta mekanisme koordinasi ketika menghadapi ancaman.

Deputi Bidang Geostrategi DPN sekaligus Ketua Pelaksana, Mayjen Frega Wenas Inkiriwang, melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti 186 personel yang terdiri atas perwakilan kementerian, lembaga, instansi terkait, penyelenggara, dan narasumber.

Frega berharap forum tersebut tidak berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi landasan penguatan kebijakan nasional.

“ADMIN GAME diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis nasional terpadu sebagai bahan pertimbangan Ketua DPN dalam memperkuat tata kelola pengamanan informasi negara, menyelaraskan kebijakan lintas sektor, dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman inkonvensional,” kata Frega.

Sejumlah pejabat tinggi turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Kepala BIG Mohamad Arief Syafii, KSAL Laksamana Muhammad Ali, serta KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono.

Hadir pula Wamenkum Edward Omar Sharif, Wamen Komdigi Nezar Patria, Wamen Imipas M. Maulana Bungaran, Wamen Diktisaintek Stella Christie, Wamenaker Afriansyah Noor, dan Wamen KKP Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan.

Selanjutnya, Wamenperin Faisol Riza, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, Wamen ESDM Yuliot Tanjung, Irjen TNI Laksdya TNI Hersan, Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko, serta Kabaintelkam Polri yang diwakili Irjen Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon.

Melalui forum ini, DPN mendorong terbangunnya tata kelola keamanan informasi yang lebih terintegrasi agar seluruh lembaga memiliki kesiapan dan keselarasan dalam menghadapi ancaman terhadap kepentingan strategis negara.***

Related posts

Seluruh Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arab Saudi, Kemenhaj Fokus Siapkan Layanan Armuzna

egi murad

Bareskrim Bongkar Jejak Emas Ilegal di Sunter, 1 Ton Sebulan Diduga Beredar

egi murad

Gempa NTT Bikin Wilayah Terisolir, Polri Kerahkan Pesawat, 3 Helikopter dan 10 K9

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»