HukumPolitik

DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Perampasan Aset, Target Disahkan November 2026

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana bersama pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR.

Rapat berlangsung di Gedung DPR RI, Kamis (5/11/2026), dengan dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej yang mewakili pemerintah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan apresiasi atas penyerahan DIM tersebut. Ia juga mengumumkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset yang dipimpinnya.

Habiburokhman menegaskan, pembahasan RUU tersebut akan dipercepat agar dapat diselesaikan pada masa persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

“Kami sangat berharap dan harus memastikan RUU ini diundangkan atau disahkan pada November ini, mendahului tenggat 15 Desember,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Komisi III bersama Badan Keahlian DPR RI telah melaksanakan sekitar 81 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Selain itu, anggota Komisi III juga melakukan kunjungan spesifik serta kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di 46 wilayah untuk menyerap aspirasi dan masukan masyarakat.

Masukan tersebut menjadi bagian dari persiapan DPR dalam membahas substansi RUU Perampasan Aset sebelum memasuki tahap penyelesaian dan pengesahan.***

Related posts

Pengacara Febrie Diansyah Luruskan Isu Rp40 Miliar: Hakim Tak Pernah Nyatakan Klien Terima Uang Tan Kian

egi murad

Megawati Tegaskan PDIP Jadi Partai Penyeimbang, Bukan Oposisi Pemerintah Prabowo

egi murad

Sidak Lapas Cibinong, Menteri Imipas Dalami Dugaan Komersialisasi Klaster Rumah Pegawai

egi murad
Bahasa lain»