Jakarta, Batavia News – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, PDIP memilih menjalankan peran sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi, sesuai dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.
Penegasan tersebut tertuang dalam surat internal DPP PDIP Nomor 1275/IN/DPP/VI/2026 yang ditandatangani pada 1 Juli 2026. Dalam surat itu, Megawati mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi sebagai kategori ketatanegaraan.
Ia menilai demokrasi Indonesia dibangun di atas kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi, sehingga tidak semestinya dipahami sebagai persaingan blok-blok kekuasaan. Karena itu, menurut Megawati, keberadaan kekuatan penyeimbang menjadi elemen penting untuk menjaga kualitas demokrasi.
Megawati menjelaskan, fungsi penyeimbang diperlukan agar pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi melalui mekanisme pengawasan yang sehat. Tanpa adanya kontrol, kata dia, kekuasaan berpotensi menjauh dari kepentingan rakyat.
Menurutnya, dalam sistem presidensial, Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bergantung pada dukungan mayoritas parlemen untuk mempertahankan jabatannya. Pemberhentian Presiden hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, sehingga berbeda dengan sistem parlementer.
Ia juga menegaskan seluruh anggota legislatif PDIP memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Pengawasan tersebut, kata Megawati, merupakan amanat konstitusi sebagai wakil rakyat, bukan hak yang hanya dimiliki kelompok oposisi.
Dalam surat tersebut, Megawati memastikan PDIP tidak akan menolak setiap kebijakan pemerintah secara otomatis. Partai berlambang banteng itu tetap akan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai memperkuat kedaulatan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan sosial.
Sebaliknya, PDIP akan menyampaikan kritik beserta solusi apabila terdapat kebijakan yang dinilai berpotensi melemahkan demokrasi, mengurangi fungsi pengawasan, atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Megawati menegaskan, posisi sebagai partai penyeimbang merupakan sikap ideologis yang lahir dari komitmen PDIP menjaga demokrasi konstitusional. Menurutnya, fungsi tersebut merupakan tanggung jawab historis agar kekuasaan tetap berada di bawah pengawasan serta negara terus hadir melindungi rakyat dan mewujudkan cita-cita keadilan sosial.***
