Hukum

Mantan Wamen Imipas Silmy Karim Didakwa Terima Rp1,2 Miliar dalam Kasus Pemerasan Dokumen Imigrasi

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim didakwa terlibat dalam pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian warga negara asing (WNA). Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut total uang yang diduga diminta dari para pemohon mencapai Rp168,97 miliar, dengan bagian yang diterima Silmy sebesar Rp1,2 miliar.

Dakwaan tersebut dibacakan jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).

Dalam surat dakwaan, jaksa mengungkapkan dugaan pemerasan dilakukan dengan cara mempersulit, memperlambat, hingga tidak menerbitkan dokumen keimigrasian apabila pemohon tidak memberikan sejumlah uang.

Dokumen yang dimaksud mencakup izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat maupun terpaksa, izin tinggal terbatas (ITAS), izin tinggal tetap (ITAP), serta perubahan status izin tinggal atau alih status (altus).

Jaksa menyebut para pemohon akhirnya memberikan uang dengan total mencapai Rp168.972.869.901. Dari jumlah tersebut, Silmy diduga memperoleh keuntungan sebesar Rp1,2 miliar.

Selain Silmy, sejumlah mantan pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi juga disebut menerima aliran uang dalam perkara tersebut.

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi periode 2024–2025, Saffar Muhammad Godam, disebut menerima Rp500 juta. Sementara itu, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Jaya Saputra, diduga memperoleh Rp6,53 miliar.

Jaksa juga menguraikan dugaan penerimaan uang oleh sejumlah pejabat lainnya, yakni Tessar Bayu Setyaji sebesar Rp2,88 miliar, Bagus Bramantyo Rp4,24 miliar, Juniadi Sri Priambudi Rp16,30 miliar, serta Gusti Benardiansyah Rp50,96 miliar.

Menurut jaksa, perbuatan tersebut diduga dilakukan secara bersama-sama oleh Silmy dan sejumlah pihak lainnya dengan menyalahgunakan kewenangan serta bertentangan dengan hukum.

Penerimaan uang itu diduga berkaitan dengan penerbitan dan perpanjangan izin tinggal WNA, termasuk perubahan status izin tinggal melalui biro jasa maupun perusahaan penjamin warga negara asing.

Jaksa menilai para pihak memiliki peran masing-masing dalam proses penerimaan uang secara tidak resmi tersebut.

Perkara ini kini memasuki proses persidangan. Seluruh tuduhan dalam surat dakwaan merupakan dalil penuntut umum yang harus dibuktikan melalui proses hukum di pengadilan.***

Related posts

Nama Nusron Kembali Disorot, Sejauh Mana Tanggung Jawab Kepemimpinan di Tengah Kasus HGB?

egi murad

Polda Metro Jaya Dalami Dua Laporan Dugaan Penipuan yang Menyeret Vicky Prasetyo, Satu Kasus Naik Penyidikan

egi murad

Vicky Prasetyo Dilaporkan dalam Kasus Penggelapan dan TPPU, Statusnya Terungkap

egi murad
Bahasa lain»