Saumlaki,BATAVIANEWS.co.id -Penasihat hukum Nikolaus Frets Besitimur alias Nik meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Saumlaki menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Permohonan tersebut diajukan melalui eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan dalam perkara dugaan tindak pidana penghinaan terhadap suatu ras.
Dalam persidangan Selasa (27/10/2026), penasihat hukum terdakwa, Hernanto Permalai, mempersoalkan kejelasan uraian perbuatan, penerapan pasal pidana, penggunaan istilah yang menjadi pokok perkara, serta penjelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya peristiwa yang didakwakan.
Menurut Hernanto, sejumlah aspek dalam surat dakwaan tersebut dinilai kabur atau obscuur libel, sehingga perlu diperiksa terlebih dahulu oleh majelis hakim sebelum persidangan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara.
“Kami menilai surat dakwaan ini kabur, tidak cermat, dan tidak jelas. Karena itu, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, kami meminta majelis hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan dakwaan tersebut,” kata Hernanto kepada media ini, Rabu (28/10/2026).
Ia menjelaskan, eksepsi diajukan agar majelis hakim menilai apakah surat dakwaan telah memenuhi persyaratan hukum acara pidana dan memberikan kejelasan yang memadai kepada terdakwa mengenai perbuatan yang dituduhkan.
PH Nik Persoalkan Penerapan Pasal 242 KUHP
Salah satu pokok keberatan tim penasihat hukum berkaitan dengan penerapan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan JPU.
Hernanto menyebut perkara tersebut berkaitan dengan pesan yang dikirim melalui grup WhatsApp Suara Rakyat Tanimbar. Atas dasar itu, pihaknya menilai penerapan ketentuan pidana perlu mempertimbangkan karakteristik perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik.
Menurut dia, hubungan antara ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu dijelaskan secara cermat dalam dakwaan.
Penasihat hukum juga mengajukan argumentasi mengenai asas lex specialis derogat legi generali, yakni prinsip bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat didahulukan daripada ketentuan umum apabila keduanya mengatur persoalan yang sama dan memenuhi syarat penerapannya.
“Kami menilai penerapan aturan dalam perkara ini harus memperhatikan asas hukum tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan dasar pemidanaan,” ujarnya.
Selain penerapan pasal, tim penasihat hukum mempersoalkan penggunaan dakwaan tunggal oleh JPU. Mereka meminta majelis hakim menguji ketepatan rumusan dakwaan, termasuk kejelasan uraian perbuatan dan kesesuaiannya dengan ketentuan pidana yang digunakan.
“Kami meminta majelis hakim menilai apakah surat dakwaan telah memenuhi persyaratan hukum acara pidana, baik dari segi uraian perbuatan maupun ketentuan yang diterapkan,” kata Hernanto.
Istilah “Cinai” Jadi Pokok Keberatan
Persoalan lain yang disoroti penasihat hukum adalah penggunaan kata “cinai” dalam uraian perkara. Hernanto menilai istilah tersebut tidak dapat serta-merta disamakan dengan kata “Cina” untuk menyimpulkan adanya permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap kelompok masyarakat berdasarkan ras maupun etnis Tionghoa.
“Kami mempersoalkan penyamaan istilah ‘cinai’ dengan kata ‘Cina’. Menurut kami, hubungan antara kata yang dipersoalkan dan unsur tindak pidana yang didakwakan harus dijelaskan secara tepat berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Hernanto, penilaian terhadap istilah yang dipersoalkan perlu mempertimbangkan konteks penggunaan, makna dalam percakapan, serta unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.
Ia juga meminta majelis hakim menguji apakah penafsiran terhadap kata tersebut memiliki dasar hukum yang memadai atau justru memperluas rumusan tindak pidana melalui analogi yang dilarang dalam hukum pidana.
Argumentasi itu dikaitkan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP, yang menekankan pentingnya dasar hukum dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan menjatuhkan pidana, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Penasihat hukum turut menguraikan prinsip lex scripta, lex stricta, lex praevia, dan lex certa. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan keharusan adanya dasar hukum tertulis, pembatasan penafsiran yang memperluas tindak pidana melalui analogi, larangan pemberlakuan hukum pidana secara surut sesuai ketentuan yang berlaku, serta tuntutan kejelasan rumusan tindak pidana.
Bagi tim penasihat hukum, kejelasan unsur delik dan uraian perbuatan menjadi penting agar terdakwa dapat memahami secara tepat tuduhan yang harus dihadapinya di persidangan.
“Kami meminta majelis hakim menilai apakah uraian dalam dakwaan telah memenuhi prinsip legalitas dan memberikan kejelasan yang cukup mengenai perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa,” katanya.
Minta Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum
Berdasarkan keberatan tersebut, Hernanto bersama tim penasihat hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan surat dakwaan JPU dengan nomor register perkara PDM-35/G.1.13/EH.2/10/2026, tertanggal 5 Oktober 2026, batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
“Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menerima perlawanan ini dan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena dinilai mengandung kekaburan dan cacat formil,” demikian pokok permohonan yang disampaikan tim penasihat hukum.
Selain itu, tim penasihat hukum meminta agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Mereka juga memohon pengembalian barang bukti berupa satu unit telepon genggam Oppo A56 berwarna Desert Green kepada terdakwa.
Tim penasihat hukum turut meminta pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk harkat, martabat, dan nama baiknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Seluruh permohonan tersebut merupakan posisi hukum pihak terdakwa yang masih harus dinilai oleh majelis hakim. Penentuan mengenai keabsahan surat dakwaan dan kelanjutan perkara berada pada kewenangan pengadilan sesuai hukum acara yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak JPU mengenai substansi keberatan yang disampaikan tim penasihat hukum. Sikap JPU dan pertimbangan majelis hakim atas eksepsi tersebut menjadi bagian penting dalam mengikuti perkembangan perkara ini.
Kaperwil Maluku
(Petu)
