JAKARTA, BATAVIA NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tengah menyiapkan pertemuan yang akan melibatkan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memperkuat Gerakan Indonesia ASRI.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Tito mengatakan, dirinya telah mendapat instruksi untuk mengumpulkan para kepala daerah dalam rangka membahas program tersebut.
“Rencana Bapak Presiden sudah memerintahkan kami lebih kurang dua minggu lalu, ‘Pak Mendagri, kumpulkan seluruh kepala daerah’,” ujar Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di sebuah hotel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026).
Tito mengungkapkan, pertemuan itu ditargetkan berlangsung pada akhir September 2026. Selain kepala daerah, sejumlah unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum juga akan dilibatkan.
Mereka yang direncanakan hadir antara lain pimpinan DPRD, jajaran TNI dan Polri, serta kejaksaan.
“Dalam waktu mungkin kita rencanakan akhir September ini untuk seluruh kepala daerah, pimpinan, Ketua DPRD, kemudian dari para pimpinan satwil, satuan TNI, Polri, dan juga dari kejaksaan,” kata Tito.
Menurut Tito, pertemuan tersebut nantinya menjadi momentum untuk membahas pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI yang mencakup berbagai aspek penataan lingkungan.
Lokasi kegiatan masih disiapkan. Namun, Tito menyebut kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, menjadi salah satu lokasi yang diusulkan.
“Beliau akan bicara mengenai Indonesia ASRI. Baik penanganan sampah, kota yang indah, termasuk juga mengenai penanganan spanduk-spanduk yang seliweran di mana-mana,” ujarnya.
Tito menjelaskan, persoalan sampah hingga keberadaan spanduk dan berbagai bentuk sampah visual menjadi bagian yang akan mendapat perhatian dalam gerakan tersebut.
Gerakan Indonesia ASRI juga masuk dalam standar penilaian pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tahun ini.
Tito mengatakan, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban memenuhi standar pelayanan minimal, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan perumahan. Di luar itu, penanganan sampah dan pelaksanaan Indonesia ASRI menjadi tambahan yang didorong pemerintah pusat.
“Nah, kali ini standar pelayanan minimal dalam sistem pemerintahan, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan. Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia ASRI yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” tutur Tito.***
