MALUKU, BATAVIA NEWS — Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya (KBMTR) lahir dari semangat persatuan dan kerinduan para putra daerah Maluku Tenggara Raya untuk memiliki wadah bersama. Organisasi ini disebut berawal dari pertemuan di halaman kediaman Penasehat Damianus Takndare di Ciluar, Bogor.
Sebelum menggunakan nama KBMTR, organisasi tersebut sebelumnya dikenal dengan nama Orang Tentara Asli (OTA), kemudian berubah menjadi Maluku Tenggara Raya (MTR), hingga akhirnya menggunakan nama Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya (KBMTR).
Dalam perjalanannya, organisasi berkembang hingga menyentuh tingkat nasional. Namun, kondisi organisasi saat ini dinilai menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari legalitas, pengukuhan wilayah hingga kepemimpinan.
Petrus Livungorvaan, mantan Kepala Bidang Humas DPP KBMTR, mengatakan organisasi tersebut pada awalnya dibangun dari ketulusan dan semangat persaudaraan.
Menurutnya, gagasan awal KBMTR bermula dari komunikasi di grup WhatsApp yang kemudian berlanjut pada pertemuan di kediaman Damianus Takndare.
Awalnya menggunakan nama Orang Tentara Asli (OTA), organisasi kemudian berubah menjadi Maluku Tenggara Raya (MTR). Sekitar satu tahun kemudian, organisasi tersebut disebut memperoleh pengakuan administratif dengan menggunakan nama Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya (KBMTR).
Pada periode pertama kepemimpinan Ketua Umum Barce Rumfaan, Petrus menilai organisasi mampu berkembang dengan dukungan pengurus yang aktif.
Persatuan dan solidaritas, menurut dia, tidak hanya menjadi bagian dari aturan organisasi, tetapi juga menjadi semangat dalam menjalankan roda organisasi.
Nilai adat Tenggara Raya yang dikenal dengan empat pilar juga disebut menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi hingga berkembang ke tingkat nasional.
Pergantian Kepemimpinan Jadi Titik Balik
Petrus kemudian menyoroti dinamika ketika terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh KBMTR.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan Musyawarah Nasional yang menurutnya tidak melibatkan seluruh unsur pendahulu secara lengkap.
Proses tersebut tetap berjalan. Namun, menurut Petrus, muncul pandangan dari sebagian pihak bahwa proses pergantian kepemimpinan tidak sepenuhnya mencerminkan kebijaksanaan para pendiri, Dewan Pelindung, Penasehat, Pengawas dan Pembina.
“Sebagian bahkan menyebutnya terasa seperti dikudeta,” ujar Petrus.
Meski demikian, Petrus mengatakan pihaknya tetap memilih memahami situasi tersebut dan memberikan ruang kepada kepemimpinan baru dengan harapan KBMTR dapat berkembang lebih jauh.
Menurutnya, siapa pun yang memegang tampuk kepemimpinan harus mampu membawa organisasi menjadi wadah yang merangkul dan menaungi seluruh putra-putri Maluku Tenggara Raya.
Hampir Satu Periode, Sejumlah Program Dipertanyakan
Memasuki hampir satu periode kepemimpinan baru, Petrus menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang belum menemukan penyelesaian.
Ia menyebut visi dan misi organisasi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sejumlah pekerjaan disebut masih tertahan, terhenti atau belum mendapatkan tindak lanjut.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah delapan kepengurusan wilayah provinsi yang disebut telah dibentuk pada masa kepengurusan sebelumnya.
“Delapan wilayah provinsi yang berhasil dibentuk kepengurusan lama atas kolaborasi semua lini melalui Bidang OKK, hingga detik ini belum dikukuhkan. Padahal, pengukuhan itu adalah landasan berpijak demi eksistensi KBMTR,” ungkap Petrus.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar keterlambatan administrasi. Pengukuhan wilayah dinilai penting untuk memberikan kepastian terhadap struktur dan keberadaan organisasi di daerah.
Legalitas Juga Jadi Perhatian
Selain persoalan kepengurusan wilayah, Petrus mempertanyakan kelengkapan legalitas DPP KBMTR.
Ia menyebut masih terdapat administrasi yang perlu dituntaskan, termasuk persoalan koneksi atau pencatatan dengan Kemendagri.
“Bagaimana mungkin organisasi dapat berjalan secara maksimal apabila persoalan legalitas dan administrasinya sendiri belum tuntas?” katanya.
Petrus juga mempertanyakan kondisi koordinasi antara DPP dan kepengurusan daerah.
“DPP saja seakan mati dan vakum. Bagaimana di daerah-daerah?” ujarnya.
Menurutnya, apabila pusat tidak memiliki arah yang jelas, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap jalannya organisasi di tingkat wilayah.
Tujuh Langkah Pembenahan KBMTR
Petrus menilai persoalan tersebut masih dapat dibenahi apabila seluruh unsur organisasi memiliki kemauan untuk melakukan evaluasi dan kembali kepada semangat awal pembentukan KBMTR.
Ia menawarkan sejumlah langkah yang dinilai dapat menjadi landasan untuk membesarkan organisasi secara profesional.
Pertama, mengembalikan musyawarah yang sejati.
Menurut Petrus, musyawarah merupakan bagian penting dari budaya Maluku Tenggara Raya. Karena itu, keputusan strategis organisasi harus melibatkan unsur pendiri, pendahulu, penasehat, pengawas, pembina dan perwakilan daerah.
Musyawarah nasional juga diharapkan melibatkan seluruh unsur secara proporsional sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima bersama.
Kedua, menuntaskan legalitas organisasi.
Seluruh administrasi hukum perlu segera diselesaikan, termasuk pencatatan perubahan kepengurusan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kekosongan tanggung jawab maupun persoalan administrasi di kemudian hari.
Ketiga, segera mengukuhkan kepengurusan wilayah.
Delapan wilayah provinsi yang disebut telah terbentuk perlu segera diproses dan dikukuhkan apabila seluruh persyaratan organisasi telah terpenuhi.
Setiap wilayah juga perlu diberikan mandat, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas.
Keempat, membangun manajemen keuangan yang bersih dan transparan.
Petrus mendorong agar pengelolaan keuangan organisasi dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
Laporan pemasukan dan pengeluaran perlu dibukukan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pengurus dan anggota.
Ia juga menekankan pentingnya memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan organisasi.
Kelima, menghidupkan kembali visi dan misi organisasi.
Menurut Petrus, diperlukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan maupun yang belum terlaksana.
Program kerja harus dibuat secara konkret, terukur dan realistis, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan anggota.
Ia menyebut beberapa program yang dapat dikembangkan, seperti pelatihan kerja, kewirausahaan, beasiswa pendidikan dan kegiatan sosial.
Keenam, membangun komunikasi pusat dan daerah.
DPP dan kepengurusan wilayah perlu memiliki saluran komunikasi yang aktif dan terbuka.
Informasi tidak hanya berjalan dari pusat ke daerah, tetapi juga sebaliknya. Aspirasi dan persoalan di daerah harus menjadi bahan evaluasi organisasi.
Ketujuh, mempertahankan nilai adat.
Petrus menegaskan bahwa profesionalisme tidak berarti meninggalkan adat.
Nilai adat Tenggara Raya justru harus menjadi landasan moral dan etika dalam setiap pengambilan keputusan organisasi.
Para pendahulu perlu dihormati, persaudaraan dijaga dan seluruh kepengurusan diarahkan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
KBMTR Dinilai Berada di Persimpangan
Petrus menilai KBMTR kini berada di sebuah persimpangan. Organisasi dapat kembali bangkit menjadi organisasi yang kuat, profesional dan bermartabat apabila seluruh persoalan tersebut dibenahi.
Sebaliknya, tanpa evaluasi dan pembenahan, ia khawatir semangat yang dahulu menjadi kekuatan organisasi perlahan akan memudar.
Menurutnya, para pendahulu telah meletakkan dasar organisasi. Tanggung jawab pengurus saat ini adalah menjaga dan mengembangkan apa yang telah dibangun.
“Kembalilah pada musyawarah, tuntaskan legalitas, kukuhkan wilayah, kelola dengan jujur, dan jangan pernah lupa dari mana kalian berasal,” kata Petrus.
Ia berharap KBMTR tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga kembali berkembang dengan mengedepankan persaudaraan dan nilai adat.
“Bukan kekuatan uang yang menjaga organisasi tetap berdiri, melainkan kekuatan persaudaraan yang dibangun di atas kejujuran dan rasa adat yang tak pernah pudar,” pungkas Petrus Livungorvaan.. ***
