Jakarta, Batavia News – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK), Ahmad Zaki, menyampaikan refleksi mengenai arah kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, momentum kemerdekaan harus menjadi ruang evaluasi terhadap capaian pembangunan sekaligus kondisi demokrasi di Indonesia.
Ahmad Zaki menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur semata. Ia menegaskan bahwa indikator utama kemajuan bangsa adalah sejauh mana keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan hak-hak warga negara dapat diwujudkan secara nyata.
Dalam pandangannya, pemerintah telah berupaya menjaga stabilitas politik dan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Berbagai kebijakan, seperti hilirisasi sumber daya alam hingga pembentukan instrumen investasi strategis, dinilai sebagai langkah memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Namun demikian, Zaki menilai masih terdapat sejumlah tantangan mendasar. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan sosial maupun menciptakan lapangan kerja yang memadai. Ia juga menyoroti efektivitas program-program sosial yang masih menghadapi persoalan akurasi data, tata kelola birokrasi, serta efisiensi anggaran.
Di bidang demokrasi dan penegakan hukum, SMUK menilai mekanisme pengawasan terhadap pemerintah perlu terus diperkuat. Zaki berpendapat proses penyusunan sejumlah kebijakan strategis seharusnya memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas agar menghasilkan regulasi yang lebih akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum serta menjamin kebebasan sipil, termasuk ruang bagi masyarakat, akademisi, dan media untuk menyampaikan kritik secara konstruktif.
Pada sektor lingkungan hidup, Ahmad Zaki mengingatkan bahwa percepatan investasi harus tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan berkurangnya ruang hidup masyarakat lokal harus menjadi perhatian serius dalam setiap kebijakan pembangunan.
Ia juga menilai pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Meski alokasi anggaran cukup besar, kualitas pelayanan di berbagai daerah dinilai belum merata sehingga memerlukan pembenahan yang berkelanjutan.
Menutup refleksinya, Ahmad Zaki mengajak pemerintah menjadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas nasional. Ia berharap pembangunan ke depan semakin mengedepankan keadilan sosial, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan demokrasi.
“Indonesia akan semakin kuat apabila pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ahmad Zaki.***
