SAUMLAKI, BATAVIANEWS.co.id – Pengelolaan keuangan Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, menjadi perhatian setelah Inspektorat Daerah menemukan sejumlah persoalan dalam penggunaan anggaran desa selama periode 2022 hingga 2024. Nilai keseluruhan temuan tersebut mencapai Rp371.887.975.
Temuan itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 700/LAK-35/XII/2025 tertanggal 22 Desember 2025.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerbitkan surat Nomor 700.1.2.1/318/2026 tertanggal 16 Maret 2026. Surat yang ditandatangani atas nama Bupati oleh Sekretaris Daerah Brampi Moriolkosu, S.H., tersebut memuat tujuh rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti Kepala Desa Wowonda.
Rekomendasi itu mencakup pengembalian sejumlah anggaran, penyelesaian dokumen pertanggungjawaban, hingga pembenahan administrasi keuangan desa.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belanja perjalanan dinas perangkat desa sebesar Rp91.505.000 yang belum didukung bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan sah.
Selain itu, Inspektorat juga menyoroti penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebesar Rp249.959.700 yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana.
Tujuh Rekomendasi yang Harus Diselesaikan
Berdasarkan dokumen pemeriksaan, terdapat tujuh poin rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Pemerintah Desa Wowonda.
Pertama, pengembalian dana pembelian 49 zak semen senilai Rp4.111.075 ke rekening kas desa. Penyetoran tersebut dibebankan kepada Kaur Keuangan Desa Wowonda, Marsiana Laiyan.
Kedua, penyelesaian pertanggungjawaban sisa material pembangunan Monumen Tapal Batas berupa 14 sak semen dan 1.030 batako dengan nilai Rp7.582.800. Pemerintah desa diminta membahas persoalan tersebut melalui Musyawarah Desa dan menuangkan hasilnya dalam berita acara.
Ketiga, penyelesaian belanja perjalanan dinas perangkat desa sebesar Rp91.505.000 yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban memadai. Dokumen pendukung diminta disampaikan paling lambat tujuh hari sejak rekomendasi diterima. Jika tidak dapat dipertanggungjawabkan, dana tersebut wajib dikembalikan ke kas desa dalam waktu 60 hari.
Keempat, penyertaan modal BUMDesa sebesar Rp249.959.700. Pengurus BUMDesa diminta melengkapi dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana. Apabila tidak dipenuhi sesuai tenggat, nilai tersebut diperhitungkan sebagai kerugian desa dan wajib dikembalikan sesuai ketentuan.
Kelima, pengembalian dana operasional Lembaga Adat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3 juta ke rekening kas desa.
Keenam, penyelesaian sisa anggaran pengadaan material nonlokal sebesar Rp15.729.400 yang menurut hasil pemeriksaan belum dibelanjakan. Tanggung jawab pengembalian dibebankan kepada sejumlah perangkat desa terkait, termasuk Kepala Desa Linus Fenanlampir.
Ketujuh, penyusunan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan dan administrasi keuangan desa.
Tenggat Pengembalian Telah Terlewati
Surat tindak lanjut pemerintah kabupaten diterbitkan pada 16 Maret 2026. Dengan mengacu pada tanggal tersebut, batas waktu tujuh hari jatuh sekitar 23 Maret 2026, sedangkan tenggat 60 hari berada sekitar 15 Mei 2026.
Namun, hingga November 2026, belum diperoleh informasi yang memastikan apakah seluruh rekomendasi Inspektorat telah diselesaikan, termasuk pengembalian dana dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kepastian pengembalian uang desa ke kas pemerintah desa.
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai status penyelesaian tujuh rekomendasi tersebut, termasuk jumlah dana yang sudah dikembalikan dan kewajiban yang masih belum dipenuhi.
Perlu Kepastian Penanganan Sesuai Hukum
Temuan pemeriksaan dengan nilai ratusan juta rupiah tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Namun, apabila pemeriksaan lanjutan menemukan indikasi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, persoalan tersebut dapat ditelaah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi salah satu landasan bagi aparat penegak hukum apabila unsur-unsur pidana terpenuhi.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur kewajiban kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa.
Dengan nilai temuan mencapai Rp371,8 juta dan tenggat tindak lanjut yang telah berlalu, Kejaksaan Negeri Saumlaki diharapkan turut mencermati perkembangan persoalan tersebut sesuai kewenangannya.
Masyarakat membutuhkan kepastian apakah dana yang menjadi temuan pemeriksaan sudah dikembalikan, apakah dokumen pertanggungjawaban telah dinyatakan lengkap, serta apakah masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan.
Sebab, anggaran desa merupakan uang publik yang seharusnya dikelola secara transparan dan digunakan untuk kepentingan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Wowonda, Linus Fenanlampir, belum memberikan klarifikasi resmi terkait pelaksanaan tujuh rekomendasi Inspektorat tersebut.
Redaksi BATAVIANEWS.co.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Desa Wowonda, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Inspektorat Daerah, maupun pengurus BUMDesa demi menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (Petrus kaperwil Maluku)
