Nasional

Polri Ajukan Perlindungan LPSK untuk Enam Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bagi enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini, LPSK masih melakukan penelaahan untuk menentukan kelayakan pemberian perlindungan terhadap keenam saksi tersebut.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, membenarkan adanya koordinasi dengan Polri terkait permohonan tersebut. Namun, ia belum dapat mengungkap identitas para saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan.

Menurut Susilaningtyas, keenam orang tersebut saat ini masih berstatus sebagai saksi dalam proses penanganan perkara.

Permohonan perlindungan ini menjadi langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya tekanan, intimidasi, maupun intervensi yang dapat memengaruhi keterangan saksi. Perlindungan dinilai penting agar para saksi dapat memberikan informasi secara aman dan tanpa tekanan selama proses hukum berlangsung.

Selain memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, LPSK juga memiliki kewenangan memberikan perlindungan kepada justice collaborator (JC), yakni saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana.

Hingga kini, belum ada tersangka dalam perkara tersebut yang mengajukan diri sebagai JC. Meski demikian, peluang pengajuan tetap terbuka sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Di antaranya, pemohon harus berstatus tersangka, terlibat dalam tindak pidana serius dan terorganisasi, bukan sebagai pelaku utama, serta bersedia mengakui perbuatannya. Pemohon juga harus memberikan keterangan yang signifikan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan memiliki komitmen mengembalikan aset hasil tindak pidana.

Mantan Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, menilai perkara dugaan penyadapan yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya berpotensi membuka ruang bagi munculnya justice collaborator.

Menurut Hasto, dalam tindak pidana terorganisasi, tidak seluruh pihak yang terlibat menjalankan perannya atas kehendak sendiri. Sebagian di antaranya bisa saja berada dalam tekanan atau hanya menjalankan perintah atasan.

Ia juga menjelaskan bahwa pengajuan perlindungan sebagai JC tidak harus dilakukan langsung oleh tersangka atau keluarganya. Penyidik maupun kuasa hukum dapat mengajukan permohonan tersebut kepada LPSK.

Bahkan, LPSK memiliki kewenangan untuk mengambil langkah proaktif dengan membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang memenuhi persyaratan agar mengajukan diri sebagai JC.

Hasto menilai, keterangan saksi yang memperoleh perlindungan maupun justice collaborator berpotensi membantu penyidik mengungkap keterlibatan pihak lain yang selama ini belum teridentifikasi, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan perkara hukum lainnya.

Karena itu, ia mendorong LPSK lebih aktif menyosialisasikan mekanisme perlindungan justice collaborator agar pihak yang memenuhi kriteria memahami hak dan kesempatan yang tersedia.

Langkah tersebut dinilai dapat membantu aparat penegak hukum mengungkap perkara secara lebih menyeluruh sekaligus memastikan pihak-pihak yang memberikan informasi penting memperoleh perlindungan yang memadai.***

Related posts

Fauka Noor Farid Tegaskan Pernyataan Prabowo Bukan Ditujukan Menghina Wartawan dan LSM

egi murad

Komisi III DPR Bentuk Tim Pengawas, Habiburokhman Minta Pengusutan Kasus Korupsi Tetap Berjalan Pasca Mundurnya Febrie Adriansyah

egi murad

Usia Sujiwo Tejo Diragukan Petugas Imigrasi, Respons Menteri Agus Bikin Heboh

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»