Opini oleh Yadon Kabiro Batavia News Bali
DENPASAR, BATAVIANEWS.co.id – Penyelesaian kasus yang melibatkan anak di bawah umur melalui kesepakatan kekeluargaan kembali menjadi perhatian. Perdamaian antarkeluarga memang dapat meredakan konflik, tetapi tidak boleh mengesampingkan hak dan perlindungan anak.
Persoalan ini menjadi sorotan dalam kasus seorang anak perempuan berusia 13 tahun di Kabupaten Buleleng, Bali, yang dilaporkan hilang dari rumah pada 10 November 2026. Anak tersebut ditemukan pada 13 November 2026 di kawasan Benoa bersama seorang laki-laki berusia 19 tahun.
Dalam perkembangan kasus tersebut, orang tua dari pihak pelapor dan terlapor telah mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, persoalan antara kedua keluarga dinyatakan selesai secara kekeluargaan.
Namun, penyelesaian tersebut tetap menyisakan persoalan penting dari sisi perlindungan perempuan dan anak (PPA). Sebab, ketika peristiwa melibatkan anak berusia 13 tahun, perhatian tidak cukup hanya tertuju pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua keluarga.
Salah satu hal yang perlu dicermati adalah kesepakatan untuk menikahkan kedua pihak apabila terjadi kehamilan. Kesepakatan semacam ini patut dipertanyakan karena seolah-olah perkawinan dapat menjadi jalan keluar atas persoalan yang melibatkan anak di bawah umur.
Padahal, anak bukan objek kesepakatan orang dewasa. Hak, keselamatan, pendidikan, serta masa depannya harus tetap menjadi prioritas.
Anggapan bahwa hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka juga tidak otomatis menghilangkan persoalan hukum. Anak berusia 13 tahun masih berada dalam perlindungan hukum dan belum dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa dalam persoalan seksual.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76E, mengatur larangan perbuatan membujuk, memaksa, melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan maupun membiarkan perbuatan cabul.
Selain itu, KUHP Nasional juga mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan terhadap anak. Karena itu, apabila terdapat dugaan tindak pidana, penanganannya harus mengacu pada ketentuan hukum dan fakta yang ditemukan.
Perdamaian antara keluarga pelapor dan terlapor tidak otomatis menghapus dugaan tindak pidana. Proses penegakan hukum tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah informasi bahwa pihak kepolisian belum memanggil terlapor. Kondisi ini perlu mendapat kejelasan mengenai status penanganan laporan serta langkah yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Pertanyaan mengenai penanganan kasus ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa aspek perlindungan anak benar-benar mendapat perhatian.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perkawinan di bawah usia tersebut hanya dapat dilaksanakan melalui dispensasi pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup.
Pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ketidaksiapan mental, tekanan psikologis, masalah ekonomi, hingga terhambatnya pendidikan.
Anak perempuan sering kali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Kesempatan melanjutkan pendidikan dapat terhambat, masa remaja terenggut, sementara tanggung jawab rumah tangga harus dihadapi pada usia yang belum matang.
Karena itu, kepolisian, pemerintah desa, lembaga perlindungan perempuan dan anak, KPAI, serta masyarakat perlu memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi perhatian utama.
Anak yang terlibat dalam persoalan semacam ini juga membutuhkan pendampingan dan perlindungan agar tidak mengalami tekanan, stigma, maupun dampak psikologis berkepanjangan.
Pers memiliki tanggung jawab untuk mengawal persoalan tersebut secara profesional dan berimbang, termasuk menjaga identitas serta martabat anak.
Kasus di Buleleng ini seharusnya menjadi bahan renungan bersama. Perdamaian keluarga memang dapat menjadi jalan untuk meredakan konflik, tetapi tidak boleh membuat hak anak kehilangan perhatian.
Menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan bukan berarti seluruh aspek hukum dan perlindungan anak otomatis selesai.
Pada akhirnya, menjaga nama baik keluarga tidak boleh lebih penting daripada menyelamatkan masa depan seorang anak. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan tumbuh dengan baik.
Masa depan anak tidak boleh dikorbankan hanya demi sebuah kesepakatan damai di atas kertas.*(YN)
